NIUS.id – Pemerintah Kota Balikpapan memangkas sejumlah belanja daerah hingga hampir Rp100 miliar di tengah kondisi keuangan daerah yang masih defisit. Pemangkasan menyasar sejumlah pos, termasuk tunjangan kinerja (Tukin) ASN, perjalanan dinas, hingga kegiatan seremonial.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, langkah efisiensi tersebut dilakukan agar anggaran yang tersedia bisa diarahkan untuk kebutuhan masyarakat yang dinilai lebih mendesak.
Dari total penghematan hampir Rp100 miliar, sekitar Rp70 miliar berasal dari pos yang berkaitan dengan ASN. Di dalamnya termasuk Tukin, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial.
“Banyak yang kita potong. Bukan hanya satu lini,” kata Rahmad, Selasa (29/9/2026).
Pemkot Balikpapan belum merinci besaran pemotongan Tukin yang dikenakan kepada masing-masing ASN. Di pemerintah daerah, Tukin atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) merupakan tambahan pendapatan ASN yang dikaitkan dengan kinerja dan bersumber dari APBD.
Efisiensi dilakukan ketika Pemkot Balikpapan masih menunggu pencairan dana kurang bayar yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.
Rahmad menyebut dari total dana kurang bayar lebih dari Rp400 miliar, dana yang baru diterima pemerintah kota sekitar Rp12 miliar.
“Dari Rp400 miliar lebih, itu hanya ada bantuan sekitar Rp12 miliar. Jadi, jauh sekali,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, Pemkot Balikpapan memilih memperketat belanja di sejumlah pos. Namun, Rahmad memastikan kebijakan efisiensi tidak berarti pembangunan kota dihentikan.
Anggaran yang tersedia justru diarahkan ke sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Infrastruktur dan fasilitas umum menjadi salah satu prioritas yang tetap dijaga.
Empat sektor yang disebut tetap menjadi perhatian adalah pembangunan jalan, fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan.
Menurut Rahmad, sektor tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan warga, mulai dari akses jalan dan fasilitas publik hingga layanan sekolah serta kesehatan.
Salah satu proyek yang tetap berjalan adalah pembangunan rumah sakit baru. Proyek tersebut menggunakan skema multiyears atau tahun jamak sehingga pembiayaannya dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun anggaran.
Rahmad mengatakan pembangunan rumah sakit tetap dianggarkan meski kondisi keuangan daerah sedang diperketat.
“Bukan berarti tidak ada uang, tetapi kita lebih menghemat,” katanya.
Ia menilai pembangunan rumah sakit tidak realistis jika seluruh pembiayaannya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Karena itu, skema tahun jamak digunakan agar proyek dapat dikerjakan secara bertahap.
Rahmad juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Balikpapan yang menyetujui pembahasan awal APBD Perubahan dengan semangat yang sama, yakni menjaga anggaran tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, efisiensi anggaran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota, tetapi membutuhkan kesepahaman antara eksekutif dan legislatif.
Ia menegaskan pembangunan tetap berjalan, tetapi dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Semangat membangun tidak berkurang. Kepentingan masyarakat luas harus jauh lebih diutamakan di atas kepentingan golongan,” ujar Rahmad. (*/Zk)
