NIUS.id – DPRD Bontang menilai perubahan kondisi fiskal daerah saat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat strategi kemandirian keuangan daerah, khususnya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mengatakan bahwa selama ini pengelolaan keuangan daerah cenderung belum menempatkan PAD sebagai fokus utama karena kondisi APBD yang sebelumnya ditopang kuat oleh Dana Bagi Hasil (DBH).
Ia menyebut, pada periode sebelumnya daerah bahkan menikmati DBH hingga Rp3,7 triliun, disertai tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai ratusan miliar rupiah. Kondisi tersebut membuat upaya penggalian PAD tidak menjadi prioritas utama.
Rustam menuturkan, pada masa ketika APBD masih sangat besar, perhatian terhadap peningkatan PAD cenderung kurang maksimal karena ruang fiskal daerah masih sangat longgar.
“Dulu APBD kita sangat besar, bahkan SiLPA bisa sampai Rp400 sampai Rp500 miliar, jadi orang tidak terlalu fokus mencari PAD,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan, kondisi saat ini sudah berubah dan tidak lagi sama seperti sebelumnya, sehingga daerah harus mulai mengandalkan potensi pendapatan sendiri secara lebih serius.
Rustam menegaskan bahwa kemandirian fiskal daerah idealnya ditopang oleh PAD yang kuat dengan rasio sekitar 20 persen. Namun saat ini, kontribusi PAD masih berada di kisaran 13 persen sehingga perlu ada langkah percepatan dalam penguatannya.
Ia menilai capaian tersebut menunjukkan perlunya perubahan cara pandang dalam pengelolaan pendapatan daerah agar lebih agresif dan terarah.
“Harusnya keuangan fiskal daerah itu bisa sampai 20 persen dari PAD, tapi kita baru sekitar 13 persen. Ini karena dari dulu tidak terlalu agresif mengejar PAD,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai penurunan ketergantungan terhadap DBH harus menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menggali potensi ekonomi lokal serta memperluas sumber pendapatan baru.
Rustam menegaskan bahwa kondisi saat ini sudah tidak bisa lagi mengandalkan pola lama ketika DBH masih sangat besar.
“Sekarang kondisinya sudah kebalik. Kita harus lebih banyak memanfaatkan potensi yang ada, karena DBH tidak seperti dulu lagi,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya belajar dari daerah lain yang dinilai berhasil meningkatkan PAD melalui inovasi dan pengelolaan potensi daerah secara maksimal, tanpa bergantung pada transfer pusat.
“Daerah lain itu bisa berkembang karena mereka kreatif dalam menggali pendapatan, itu yang harus kita tiru,” pungkasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
