NIUS.id – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik atau vape turut memunculkan perhatian terhadap potensi penerimaan daerah dari sektor tersebut. Untuk mengukur dampaknya terhadap keuangan daerah, diperlukan data yang jelas mengenai kontribusi rokok elektrik terhadap penerimaan pajak.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai pemisahan data penerimaan pajak rokok elektrik perlu dilakukan secara lebih rinci. Menurutnya, terdapat perbedaan antara penerimaan cukai rokok elektrik yang masuk ke pemerintah pusat dan pajak rokok yang menjadi bagian penerimaan daerah.
Firnadi menjelaskan, pajak rokok elektrik ditetapkan sebesar 10 persen dari nilai cukai. Pemungutannya dilakukan pemerintah pusat bersamaan dengan cukai, kemudian disalurkan kepada pemerintah provinsi berdasarkan proporsi jumlah penduduk.
“Dari penerimaan di tingkat provinsi, sebanyak 70 persen wajib dibagihasilkan kepada pemerintah kabupaten dan kota” ucapnya, Jumat (13/11/2026).
Ia menilai, mekanisme tersebut membuat omzet toko vape tidak dapat dijadikan acuan langsung untuk menghitung kontribusi sektor tersebut terhadap APBD. Karena itu, data riil penerimaan pajak rokok elektrik sangat diperlukan agar dampak fiskalnya dapat diketahui secara akurat.
Firnadi mengaku, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh rincian resmi mengenai porsi penerimaan pajak rokok elektrik dalam total pajak rokok di Kaltim. Kondisi tersebut menyulitkan pemerintah daerah untuk memproyeksikan potensi pendapatan dari sektor tersebut.
“Saya akan mendorong Komisi II meminta penjelasan Bapenda Kaltim dan Bea Cukai mengenai realisasi 2025 dan 2026, termasuk apakah porsi rokok elektrik bisa dipisahkan dari penerimaan pajak rokok secara keseluruhan,” ujarnya.
Data tersebut dinilai sebagai instrumen penting bagi pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mengukur dampak fiskal secara akurat jika di masa depan pemerintah pusat melakukan perubahan kebijakan terkait tarif maupun skema pemungutan.
Firnadi berharap keterbukaan data dapat membantu pemerintah daerah menyusun perencanaan anggaran secara lebih akurat. Selain itu, kejelasan informasi juga diperlukan untuk memastikan pembagian hasil pajak kepada pemerintah kabupaten dan kota berjalan sesuai ketentuan. (As/Adv)
