NIUS.id – Kematian ikan keramba Bontang di kawasan pesisir Tanjung Limau, Selambai, dan Gusung terjadi sejak bulan lalu. Peristiwa ini diduga berkaitan dengan penurunan kualitas perairan yang belum membuktikan penyebab pastinya.
Hasil uji internal menunjukkan kadar nitrat dan nitrit mencapai belasan miligram per liter. Angka tersebut jauh di atas batas normal yang tercatat paling tinggi sebagian kecil dari satu miligram per liter.
Situasi tersebut berbarengan dengan turunnya hujan deras di wilayah pesisir kota. Kondisi ikan keramba Bontang berada dalam situasi diam tidak bergerak saat kejadian.
“Air laut sedang diam, lalu hujan deras turun. Air hujan jadi tertahan dan kualitas air laut menurun,” ujar Syamsu.
Kondisi lapangan menunjukkan selisih ratusan kali lipat dari ketentuan baku mutu.
Dinamika Oksigen dan Ikan Keramba Bontang
Namun, hasil uji internal tersebut bukan kesimpulan ilmiah final penyebab kematian ikan. Fenomena alam ini berlangsung ketika pergerakan massa air terhambat.
“Ikan kekurangan oksigen, jadi mabuk lalu mati. Paling banyak terjadi malam sampai pagi,” ujar Syamsu.
Penurunan kualitas lingkungan perairan memicu berbagai masalah lanjutan bagi biota laut. Zat alami tertahan lebih lama di perairan.
“Ikan yang mabuk bisa pulih. Tapi biayanya berat untuk nelayan,” ujar Syamsu.
Lapisan tempat hidup ikan mengalami penipisan oksigen terlarut secara drastis. Tumbuhan renik fitoplankton ikut berebut pasokan oksigen demi proses perkembangbiakan.
Tim DKP3 sempat melakukan upaya penanggulangan darurat memakai mesin pompa air untuk memutar sirkulasi. Langkah ini berhasil menaikkan kadar oksigen terlarut secara bertahap.
Parameter Fisika Ikan Keramba Bontang
Parameter fisika lain menunjukkan tingkat keasaman air berada pada kisaran normal. Padahal, tingkat kecerahan ikan keramba Bontang mengalami penurunan drastis dibanding kondisi biasa.
Cahaya matahari hanya mampu menembus kedalaman dangkal. Pemeriksaan lanjutan masih membutuhkan waktu guna memastikan seluruh rangkaian peristiwa tersebut.
Wilayah pengelolaan laut berada di luar kendali langsung pemerintah kota berdasarkan regulasi yang berlaku.
“Ini sebenarnya urusan provinsi. Kami hanya menanggapi keluhan warga. Hasilnya untuk warga dan nelayan Bontang,” ujar Syamsu.
Tim Redaksi NIUS.id
