NIUS.id – Besarnya luas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur (Kaltim) yang mencapai 1,43 juta hektare dengan produksi 21,18 juta ton Tandan Buah Segar (TBS) per tahun dinilai harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kontribusi terhadap daerah.
Pemerintah diminta tidak hanya melihat besarnya produksi, tetapi juga memastikan perusahaan memenuhi kewajiban, termasuk pembangunan kebun masyarakat, perlindungan petani, serta kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengingatkan bahwa keberhasilan industri sawit tidak cukup diukur dari luas perkebunan dan jumlah produksi. Kepatuhan perusahaan, realisasi kebun masyarakat, kesejahteraan pekebun, hingga nilai tambah ekonomi yang tercipta di daerah harus menjadi bagian dari evaluasi tata kelola perkebunan sawit.
“Dengan luas tanam 1,43 juta hektare dan produksi 21,18 juta ton TBS per tahun, sawit merupakan sektor strategis bagi Kaltim. Namun ukuran keberhasilan tidak cukup hanya luas kebun dan jumlah produksi. Kita perlu melihat manfaatnya bagi petani, kepatuhan perusahaan membangun kebun masyarakat, nilai tambah yang tercipta di daerah, dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah,” ujarnya.
“Angka produksi yang besar harus sejalan dengan kesejahteraan rakyat dan tata kelola yang baik,” sambungnya.
Menurut Firnadi, besarnya aktivitas perkebunan sawit di Kaltim harus diikuti pengawasan yang transparan. Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan industri tersebut tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi pekebun dan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pemenuhan kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Untuk itu, ia meminta Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim membuka data kepatuhan perusahaan secara terukur dan transparan.
“Data terbaru menyebut 210 perusahaan terdaftar di SIPERIBUN. Pada semester I 2026, sebanyak 137 perusahaan melaporkan perkembangan usaha dan 126 perusahaan melaporkan FPKMS. Ini perlu ditindaklanjuti dengan daftar perusahaan yang sudah patuh, belum melapor, atau belum memenuhi kewajibannya,” ucapnya.
Ia menilai, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan jumlah perusahaan yang tercatat dalam sistem. Data tersebut perlu diperinci agar masyarakat mengetahui perusahaan yang telah memenuhi kewajiban maupun yang masih memerlukan pembinaan atau penindakan.
“Untuk setiap perusahaan, Disbun perlu menjelaskan dasar kewajibannya, luas kebun masyarakat yang sudah direalisasikan, jumlah penerima manfaat, serta teguran atau sanksi yang diberikan. Persentase realisasi plasma per kabupaten juga harus disertai dasar perhitungan yang jelas,” tegasnya.
Keterbukaan itu penting untuk membedakan kepatuhan administratif dengan realisasi di lapangan. Perusahaan yang telah melaporkan perkembangan usaha belum tentu seluruh kewajibannya telah terpenuhi. Begitu pula keberadaan program kebun masyarakat perlu dibuktikan dengan luasan yang terealisasi dan manfaat yang diterima petani.
Selain persoalan plasma, Firnadi menyoroti perusahaan yang izinnya dicabut. Ia meminta pemerintah berhati-hati sebelum menyimpulkan bahwa pencabutan izin menunjukkan lemahnya pengawasan Pemprov Kaltim.
“Kami belum akan menyimpulkan Pemprov kecolongan sebelum memeriksa kronologi izin, hasil evaluasi, dan pengawasannya. Tetapi pencabutan izin harus diikuti kejelasan status lahan, perlindungan hak masyarakat, pemenuhan kewajiban lingkungan, dan pengawasan agar tidak muncul aktivitas tanpa izin,” katanya.
Menurutnya pencabutan izin tidak boleh menjadi akhir dari pengawasan. Pemerintah perlu menjelaskan status lahan setelah pencabutan, memastikan hak masyarakat tetap terlindungi, serta memeriksa kewajiban perusahaan yang belum diselesaikan.
Bahan rapat dengar pendapat yang diterima Komisi II DPRD Kaltim mencatat 20 perusahaan di lima kabupaten. Namun angka itu masih perlu dicocokkan dengan daftar perusahaan yang menjadi objek pembahasan agar informasi mengenai jumlah perusahaan yang izinnya dicabut tidak menimbulkan kekeliruan.
Firnadi meminta Pemprov Kaltim mengoptimalkan penerimaan daerah dari aktivitas industri sawit. Menurutnya besarnya aktivitas usaha perlu diikuti pendataan yang memadai terhadap objek pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Pemprov perlu mengoptimalkan penerimaan dari objek pajak daerah yang menjadi kewenangannya, seperti Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat, sesuai ketentuan. Disbun perlu menyinkronkan data perusahaan dan aktivitasnya dengan Bapenda serta instansi terkait agar potensi dan kepatuhan pajaknya dapat diperiksa,” ujarnya.
Sinkronisasi data antara Disbun, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan instansi terkait dibutuhkan untuk memeriksa aktivitas perusahaan, objek pajak yang relevan, serta kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.
Namun, ia mengingatkan agar besarnya produksi sawit tidak serta-merta disamakan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, produksi dan hilirisasi tidak otomatis menjadi penerimaan kas daerah tanpa dasar hukum dan mekanisme penerimaan yang jelas.
“Hilirisasi juga penting untuk menambah nilai ekonomi di daerah. Namun, produksi dan hilirisasi tidak otomatis menjadi PAD. Setiap penerimaan harus memiliki dasar hukum dan perhitungan yang jelas. DBH juga berbeda dari PAD,” tambahnya.
Firnadi juga menyoroti komitmen Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, terkait penyetaraan harga TBS bagi pekebun mandiri dan plasma. Menurutnya, komitmen tersebut perlu dipantau melalui kondisi transaksi sebenarnya agar petani memperoleh harga yang lebih adil.
“Komitmen itu perlu dipantau melalui harga transaksi yang benar-benar diterima petani, termasuk potongan dan biaya angkut,” ujarnya.
Ia berharap pengelolaan perkebunan sawit di Kaltim tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan pemenuhan kewajiban perusahaan, kesejahteraan petani, optimalisasi penerimaan daerah, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat,” puangkasnya. (As/Adv)
