NIUS.id – Persidangan perkara dugaan korupsi pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menghadirkan sejumlah keterangan ahli yang menjadi perhatian.
Dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, ahli akuntansi dan audit serta pakar hukum pidana menyampaikan pandangan terkait perhitungan kerugian negara dan kedaluwarsa penuntutan.
Sudirman, ahli akuntansi dan audit yang merupakan mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menyoroti dasar perhitungan kerugian negara dalam perkara tersebut.
Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Jemmy Tanjung Utama, Sudirman berpendapat bahwa keberadaan izin pertambangan yang sah dan pembayaran royalti kepada negara merupakan aspek penting dalam menilai kewajiban perusahaan.
“Jika perusahaan tambang memiliki izin sah dan telah membayar royalti, maka kewajiban negara selesai dan tidak ada kerugian,” kata Sudirman, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, batu bara yang berada di bawah tanah pada kawasan hak pengelolaan lahan bukan otomatis menjadi milik pemegang sertifikat tanah. Menurutnya, pengelolaan komoditas tambang berada dalam kewenangan pemerintah melalui mekanisme perizinan pertambangan.
Sudirman juga menekankan bahwa audit kerugian negara harus didasarkan pada nilai riil yang dapat dibuktikan secara objektif, bukan asumsi sepihak mengenai kepemilikan hasil tambang.
Ia turut mengkritisi metode perhitungan finansial yang digunakan dalam industri pertambangan. Menurutnya, perhitungan perlu memperhitungkan harga pokok penambangan, beban operasional perusahaan, serta kewajiban perpajakan.
“Standar audit tidak mengenal metode pendapatan, sehingga keliru jika kerugian dihitung dari hasil penjualan dikurangi royalti,” ujarnya.
Selain persoalan perhitungan kerugian negara, persidangan juga menyoroti aspek kedaluwarsa penuntutan terhadap salah satu terdakwa, Budiono Tanbun.
Pakar hukum pidana Prof. Eva Zulfa, yang dihadirkan sebagai ahli dalam perkara yang sama, menyampaikan pandangan bahwa penuntutan terhadap Budiono telah melewati batas waktu apabila dihitung sejak dirinya tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT Kemilau Rindang Abadi (KRA).
“Jelas untuk terdakwa Budiono Tanbun, kasus ini sudah masuk kedaluwarsa jika dihitung dari sejak berhentinya terdakwa Budiono Tanbun sebagai Direktur PT Kemilau Rindang Abadi,” tutur Prof. Eva Zulfa saat bersaksi.
Pandangan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai batas waktu penuntutan.
Dalam persidangan disebutkan, Budiono tidak lagi menjabat sebagai direksi setelah terjadi pengambilalihan manajemen perusahaan oleh pihak Singapura pada 2007. Budiono juga menyatakan tidak lagi terlibat dalam kepengurusan PT KRA sejak saat itu.
Selain keterangan para ahli, persidangan juga diwarnai keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa terhadap langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menggunakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dua ahli sebagai alat bukti surat.
Keberatan tersebut berkaitan dengan hak penasihat hukum untuk menguji keterangan ahli secara langsung melalui pemeriksaan silang di persidangan.
Dua ahli yang menjadi sorotan adalah Ahmad Redi selaku ahli hukum pertambangan dan Sri Winarsih selaku ahli hukum pertanahan yang dihadirkan pihak kejaksaan.
Penasihat hukum Andi Simangunsong menilai penggunaan BAP tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang mereka rujuk dalam Pasal 239 huruf c KUHAP.
“Pasal 239 huruf c KUHAP mewajibkan bukti surat dibuat mandiri oleh ahli, sehingga formulasi penyidik membuatnya gugur dan sekadar bernilai affidavit,” demikian keberatan yang disampaikan penasihat hukum.
Rangkaian keterangan ahli dan keberatan tersebut menjadi bagian dari dinamika pembuktian dalam perkara dugaan korupsi pertambangan di Kukar. Penilaian terhadap kekuatan keterangan ahli, keabsahan alat bukti, serta terpenuhi atau tidaknya unsur pidana tetap menjadi kewenangan majelis hakim untuk dipertimbangkan dalam putusan. (*/Zk)
