NIUS.id – Sebanyak 516 komunitas adat telah terdata di Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, hingga 2026, baru 10 komunitas yang resmi memperoleh pengakuan sebagai masyarakat hukum adat (MHA).
Artinya, sekitar 506 komunitas lainnya masih menunggu kepastian hukum atas keberadaan dan wilayah adat mereka. Padahal, sebagian komunitas tersebut hidup berdampingan dengan kawasan hutan yang masih terjaga.
Data tersebut berasal dari pendataan Kelompok Kerja Percepatan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Pokja P4MHA) yang dibentuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk mempercepat proses pengakuan masyarakat hukum adat.
Dari total 516 komunitas yang terdata, jumlah yang telah memperoleh pengakuan baru sekitar 1,9 persen.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Siti Sugiyanti, mengatakan pengakuan masyarakat hukum adat bukan sekadar persoalan administrasi. Status tersebut berkaitan dengan identitas, keberadaan, serta hak komunitas adat.
“Pengakuan MHA bukan cuma soal surat. Ini soal identitas dan keberadaan mereka,” kata Siti.
Pengakuan secara hukum menjadi tahapan penting bagi komunitas adat untuk memperjuangkan hak-haknya, termasuk mengusulkan penetapan hutan adat.
Proses pengakuan masyarakat hukum adat di Kaltim sebenarnya telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir.
Pada 2018–2019, baru dua komunitas yang memperoleh pengakuan, yakni Mului dan Paring Sumpit. Keduanya memiliki total wilayah sekitar 5.296 hektare.
Perkembangan kemudian berlanjut seiring masuknya program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund ke Kaltim. Program pengurangan emisi dari sektor kehutanan tersebut turut mendorong percepatan pengakuan masyarakat hukum adat.
Hingga 2026, sebanyak 10 komunitas telah mengantongi surat keputusan (SK) pengakuan. Selain itu, terdapat 22 komunitas lain yang telah menyelesaikan proses verifikasi oleh panitia di tingkat kabupaten.
Dari komunitas yang telah diakui, enam di antaranya sudah memperoleh penetapan hutan adat. Sementara tiga komunitas lainnya masih dalam tahap pengajuan.
Proses pengakuan tidak bisa dilakukan secara langsung. Setiap komunitas harus melalui tahapan administrasi, penyusunan dokumen, verifikasi, hingga penetapan.
Keputusan akhir pengakuan berada di tangan bupati atau wali kota melalui surat keputusan. Pemprov Kaltim berperan memberikan rekomendasi serta data pendukung.
Komunitas adat juga harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain memiliki batas wilayah adat yang jelas, lembaga adat, bukti sejarah dan hukum adat, serta benda budaya yang menunjukkan keberadaan komunitas tersebut.
Setelah memperoleh pengakuan pun, proses belum selesai. Menurut Siti, penetapan hutan adat di Kaltim dapat membutuhkan waktu sekitar tiga tahun setelah komunitas mendapatkan pengakuan resmi.
Persoalan semakin kompleks ketika wilayah adat bersinggungan dengan izin konsesi perusahaan. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan kejelasan aturan dari pemerintah pusat agar tidak memicu konflik tenurial atau sengketa penguasaan lahan.
Di tengah panjangnya proses pengakuan, terdapat potensi penting dari komunitas adat yang masih menjaga kawasan hutan.
Dari 516 komunitas yang terdata, sebanyak 287 komunitas disebut masih memiliki tutupan hutan dan sedang menjalani proses menuju pengakuan.
Komunitas tersebut berpeluang memperoleh manfaat dari program FCPF Carbon Fund untuk pengurangan emisi di Kaltim pada 2027.
Saat ini, sebanyak 143 komunitas adat sedang dan akan mendapatkan pendampingan. Program tersebut dilaksanakan Pemprov Kaltim bersama sejumlah lembaga mitra.
Pemprov Kaltim juga mengalokasikan anggaran pada tahun 2026 untuk penyusunan dokumen etnografi bagi 15 komunitas adat. Komunitas tersebut tersebar di Kabupaten Mahakam Ulu, Berau, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat.
Pemprov Kaltim memandang masyarakat adat sebagai mitra dalam menjaga kelestarian hutan. Keberadaan mereka dinilai memiliki peran penting dalam mempertahankan kawasan hutan yang masih terjaga.
Dari sisi regulasi, Kaltim telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Peraturan tersebut menjadi salah satu rujukan bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menjalankan proses pengakuan serta perlindungan masyarakat adat.
Di tingkat nasional, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara.
Namun, pengakuan dan perlindungan hak atas hutan adat tetap memerlukan proses hukum. Komunitas harus terlebih dahulu memperoleh pengakuan sebagai masyarakat hukum adat sebelum dapat mengajukan penetapan hutan adat. (*/Zk)
