NIUS.id – Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) kembali berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Rabu (4/11/2026). Dalam aksi jilid kedua itu, mahasiswa dan warga menuntut kejelasan tindak lanjut sejumlah persoalan lingkungan serta pelayanan publik yang sebelumnya mereka sampaikan kepada pemerintah provinsi.
Aksi tersebut menyusul demonstrasi pertama pada 21 Oktober 2026. Aliansi menilai pemerintah belum memberikan jawaban memadai selama dua pekan setelah tuntutan awal.
Jenderal Lapangan GERAM, Wira Saguna Abyasa Harahap, menyebut peserta aksi kembali mendatangi kantor gubernur untuk meminta kepastian atas tuntutan tersebut.
“Kami kembali karena yang kami dapat cuma janji,” kata Wira.
Tuntutan Lingkungan dan Layanan Publik
GERAM menyampaikan sejumlah tuntutan mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan, pengawasan perusahaan yang diduga melakukan pembakaran, serta kewajiban reklamasi pertambangan. Aliansi juga meminta pemerintah mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak dan pemadaman listrik bergilir.
Selain itu, peserta aksi meminta evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Gratispol. Aliansi menyertakan sejumlah persoalan layanan publik yang menurut mereka belum mendapatkan penanganan memadai.
“Kami cuma minta jawaban pasti dan langkah nyata,” tegas Wira dalam pemberitaan sumber.
Dalam demonstrasi kedua ini, GERAM turut menyampaikan permintaan kompensasi bagi warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Aliansi meminta pemerintah provinsi bertanggung jawab atas persoalan kesehatan warga yang mereka soroti dalam aksi.
Aliansi juga mendesak gubernur mencopot Sudarno dari Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Menurut pemberitaan sumber, desakan tersebut berkaitan dengan tuduhan adanya pernyataan bermuatan SARA. Pemberitaan sumber belum memuat tanggapan Sudarno atas tuduhan tersebut.
GERAM Menagih Tanggapan Pemprov
Gubernur dan wakil gubernur tidak menemui peserta aksi saat demonstrasi berlangsung. Kelompok pengunjuk rasa mempertanyakan ketidakhadiran kedua pimpinan daerah dan menginginkan kesempatan menyampaikan tuntutan secara langsung.
GERAM juga mempertanyakan ketidakhadiran kedua pimpinan daerah. Aliansi mengaitkan keadaan itu dengan aturan mengenai pelaksanaan tugas kepala daerah, tetapi penilaian hukumnya masih memerlukan konfirmasi tersendiri.
Pada akhir kegiatan, aliansi masih menantikan tanggapan tertulis dan langkah konkret dari pemerintah provinsi. Hingga demonstrasi berakhir, belum ada tanggapan resmi gubernur maupun wakil gubernur.
“Kalau dua-duanya tak ada, kesannya mereka takut dan memilih kabur,” kata Wira.
Tim Redaksi NIUS.id
