NIUS.id – Kekayaan batu bara, minyak, dan gas bumi yang dimiliki Kalimantan Timur dinilai belum sebanding dengan kesejahteraan masyarakatnya.
Kritik itu disuarakan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) saat menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Rabu (21/10/2026).
Mengusung tema “2 Tahun Prabowo-Gibran: Kaltim Jadi Anak Tiri, Kaltim Jadi Abu di Tanah Sendiri”, massa menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mereka menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik bergilir, hingga program unggulan Pemprov Kaltim.
Massa mulai berkumpul sekitar pukul 13.00 Wita di masjid yang berada di belakang Kantor Gubernur Kaltim. Aksi tersebut diikuti mahasiswa dari berbagai kampus yang mewakili puluhan lembaga kemahasiswaan.
Humas Aliansi Geram, Candra, mengatakan demonstrasi itu merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap kepemimpinan di tingkat pusat maupun daerah.
“Ini bentuk protes kami. Kami kecewa dengan pemimpin saat ini,” kata Candra.
Menurutnya, masyarakat Kaltim masih menghadapi berbagai persoalan meski daerah ini menjadi salah satu penghasil sumber daya energi nasional. Ia menilai eksploitasi sumber daya alam belum diikuti kondisi kesejahteraan yang sesuai dengan harapan masyarakat.
“Alam Kaltim dikeruk habis. Tapi rakyatnya belum sejahtera,” tegasnya.
Candra menyebut tiga persoalan yang paling dirasakan masyarakat, yakni ancaman kabut asap akibat karhutla, sulitnya memperoleh BBM hingga ke wilayah pelosok, serta pemadaman listrik bergilir.
“BBM susah dicari sampai ke desa. Listrik juga sering mati,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Geram menyampaikan tujuh tuntutan. Mereka meminta pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional dan menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan yang terbukti membakar lahan.
Mahasiswa juga mendesak sanksi terhadap perusahaan tambang yang tidak melakukan reklamasi, penyelesaian persoalan kelangkaan BBM, serta penghentian pemadaman listrik bergilir.
Dua tuntutan lainnya menyasar program pemerintah. Aliansi Geram meminta evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi program pemerintah pusat, serta program Gratispol milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Ada tujuh tuntutan kami. Salah satunya, karhutla harus jadi bencana nasional,” kata Candra.
Masuknya Gratispol dalam daftar tuntutan menunjukkan bahwa kritik mahasiswa tidak hanya ditujukan kepada pemerintah pusat. Mereka juga meminta pemerintah daerah mengevaluasi kebijakannya di tengah persoalan yang menurut mereka masih dihadapi masyarakat Kaltim.
Selain menyampaikan tuntutan, massa ingin bertemu langsung dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi tanpa perantara.
Candra mengatakan, jika gubernur tidak menemui demonstran, massa mengancam menutup dua jalur jalan utama di sekitar lokasi aksi.
“Kalau Gubernur tidak menemui kami, dua jalur jalan ini akan kami tutup,” ujarnya.
Ia juga memperingatkan bahwa kekecewaan massa dapat meningkat apabila tuntutan mereka tidak mendapat perhatian.
“Kalau tuntutan diabaikan, kemarahan massa bisa makin besar,” kata Candra.
Demonstrasi tersebut berlangsung sehari setelah peringatan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dilantik pada 20 Oktober 2024. (*/Zk)
