NIUS.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diminta lebih serius mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor perusahaan, khususnya pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya alam (SDA). Pemerintah dinilai perlu menggali potensi penerimaan dari aktivitas usaha berskala besar dibandingkan menambah pungutan yang berpotensi membebani masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menilai pemerintah masih memiliki banyak peluang untuk memperbesar penerimaan daerah melalui aktivitas usaha berskala besar. Menurutnya, perusahaan yang memanfaatkan kekayaan alam Kaltim perlu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menilai masih banyak peluang penerimaan daerah yang belum dimaksimalkan dari perusahaan yang beroperasi dan mengambil keuntungan dari kekayaan alam Kaltim.
Menurutnya, perusahaan harus memberikan kontribusi yang sebanding dengan manfaat ekonomi yang diperoleh, termasuk memperhitungkan dampak penggunaan infrastruktur publik akibat aktivitas operasional mereka.
Ia mengingatkan, kebijakan peningkatan PAD harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, terutama daya beli yang masih mengalami tekanan. Karena itu, pemerintah perlu lebih cermat menentukan sumber penerimaan baru agar tidak justru menambah beban masyarakat.
“Jangan sampai upaya mencari PAD justru menyasar masyarakat. Kondisi daya beli mereka sekarang sedang tidak baik-baik saja, sehingga pemerintah harus mencari sumber penerimaan lain yang lebih tepat,” ucap Guntur.
Ia berpandangan, perusahaan yang menjalankan kegiatan eksploitasi SDA memiliki tanggung jawab untuk ikut menopang pendapatan daerah. Terlebih, aktivitas operasional mereka turut menggunakan fasilitas umum, termasuk jalan yang dibangun dan dipelihara pemerintah.
Guntur mencontohkan mobilisasi alat berat serta pengangkutan BBM dalam jumlah besar oleh perusahaan. Aktivitas tersebut dinilai memberikan dampak terhadap kondisi infrastruktur, sehingga perlu ada kontribusi yang dapat dikembalikan untuk mendukung pemeliharaan dan perbaikan fasilitas daerah.
“Perusahaan yang mengambil hasil alam dari Kaltim tentu harus ikut memberikan manfaat bagi daerah. Mereka menggunakan jalan dengan kendaraan berat dan membawa BBM dalam jumlah besar. Dampak terhadap infrastruktur juga harus menjadi pertimbangan dalam menggali sumber PAD,” ujarnya.
Selain sektor pertambangan dan pemanfaatan SDA lainnya, ia turut menyoroti kegiatan komersial Ship to Ship (STS) di kawasan Muara Berau. Guntur menilai aktivitas tersebut berpotensi menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang perlu dikaji lebih lanjut oleh pemerintah.
Menurutnya, kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan ekonomi semestinya memiliki kontribusi terhadap daerah tempat aktivitas tersebut berlangsung.
“STS di Muara Berau juga bisa dilihat sebagai salah satu peluang. Kalau kegiatan itu bersifat komersial dan menghasilkan keuntungan, tentu perlu dikaji bagaimana kontribusinya terhadap PAD Kaltim,” tuturnya.
Di sisi lain, Guntur menyatakan keberatan apabila pemerintah memilih kebijakan pajak yang berpotensi memberikan efek berantai kepada masyarakat. Ia mencontohkan wacana pengenaan pajak pada sektor perkebunan sawit yang menurutnya perlu dipertimbangkan secara matang.
Meski pungutan tersebut ditujukan kepada perusahaan, ia menilai dampaknya tetap berpeluang dirasakan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor perkebunan.
Guntur menyebut perkebunan sawit bukan hanya berkaitan dengan kepentingan perusahaan besar, tetapi juga menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Hasil dari sektor tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga hingga membiayai pendidikan anak.
Karena itu, ia meminta pemerintah lebih cermat menentukan objek penerimaan baru dengan mengutamakan sektor usaha yang memiliki kapasitas ekonomi besar dan memanfaatkan kekayaan alam daerah.
Ia juga menyinggung aktivitas pengerukan SDA di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang dinilai berlangsung dalam skala besar. Kondisi tersebut, menurutnya, seharusnya berbanding lurus dengan manfaat ekonomi yang diterima daerah.
“Kalau melihat kondisi di Kukar, aktivitas pengerukan SDA sangat besar. Dari atas saja terlihat banyak kawasan yang sudah dikeruk. Dengan potensi sebesar itu, seharusnya ada peluang bagi daerah untuk memperoleh PAD yang lebih optimal,” sambungnya.
Guntur berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada penambahan jenis pungutan, tetapi juga mengevaluasi potensi penerimaan dari kegiatan perusahaan yang selama ini memanfaatkan sumber daya dan infrastruktur Kaltim.
Ia menegaskan, kontribusi sektor usaha terhadap daerah perlu diperkuat agar hasil pemanfaatan kekayaan alam tidak hanya dinikmati pelaku usaha, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan pembangunan infrastruktur.
“Jangan sampai sumber daya alam kita terus diambil, sementara daerah justru harus menanggung kerusakan jalan dan dampak aktivitasnya. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam mencari sumber PAD baru,” pungkasnya. (As/Adv)
