NIUS.id – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud berjanji menyampaikan berbagai tuntutan masyarakat kepada pemerintah pusat setelah aksi demonstrasi yang berlangsung pada Rabu (21/10/2026).
Di hadapan massa aksi, Rudy menyebut sejumlah persoalan yang disuarakan masyarakat sebenarnya telah diperjuangkan pemerintah provinsi melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Isu yang menjadi perhatian meliputi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemadaman listrik bergilir, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), hingga evaluasi program prioritas pemerintah daerah.
Terkait karhutla, Rudy mengatakan Pemprov Kaltim terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan relawan untuk melakukan pemadaman di sejumlah wilayah.
“Kerja untuk penanganan karhutla terus kami lakukan dengan koordinasi pusat, daerah, TNI dan Polri, juga relawan,” ujar Rudy.
Menurutnya, penanganan karhutla bukan perkara mudah. Meski demikian, ia mengklaim hampir seluruh titik api di Kaltim saat itu telah berhasil dipadamkan.
Persoalan yang masih dirasakan masyarakat, lanjut Rudy, adalah kabut asap yang berdampak terhadap kualitas udara. Kondisi tersebut juga dipengaruhi kebakaran yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
### Rudy Soroti Pemadaman Listrik Bergilir
Selain karhutla, tuntutan penghentian pemadaman listrik bergilir turut menjadi perhatian Rudy. Ia mengatakan persoalan tersebut terus diperjuangkan melalui koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta serta PLN Regional Kalimantan.
Rudy menyoroti kondisi Kaltim yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil energi, tetapi masyarakatnya masih menghadapi pemadaman listrik bergilir.
“Kaltim penghasil energi terbesar di Indonesia. Dari batu bara dan migas. Tapi mirisnya kita di sini, justru kita menunggu giliran menyala, bukan giliran padam,” tandasnya.
Masalah kelangkaan BBM dan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) juga menjadi perhatian pemerintah provinsi.
Rudy mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada sejumlah pihak, mulai dari Pertamina, Pertamina Patra Niaga, SKK Migas, BPH Migas, Hiswana Migas, hingga DPR RI.
“Kita kan daerah penghasil. Miris sekali kalau setiap hari antrean BBM mengular. Saya sudah perjuangkan ke Pertamina, Pertamina Patra Niaga, SKK Migas, BPH Migas dan Hiswana Migas agar stok di Kaltim selalu tersedia dan cukup,” katanya.
Ia juga berharap SPBU dapat beroperasi hingga pukul 22.00 Wita untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Minimal SPBU bisa buka hingga pukul 22.00 Wita. Jika ada keluhan dari pihak SPBU, nanti bisa diskusikan dengan Pemprov Kaltim. Terpenting masyarakat bisa terlayani dengan baik,” sambungnya.
Sementara itu, terkait tuntutan mahasiswa agar program prioritas Pemprov Kaltim, termasuk Gratispol, dievaluasi, Rudy menyatakan terbuka terhadap kritik dan masukan.
Dalam dialog bersama mahasiswa, ia bahkan mempertanyakan secara langsung apakah program Gratispol perlu dihentikan atau dievaluasi.
“Apakah Program Gratispol perlu dihentikan atau dievaluasi?” tanya Rudy kepada mahasiswa.
Ia menyebut evaluasi terhadap program tersebut telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan mahasiswa.
Pernyataan itu disampaikan Rudy dalam menanggapi tuntutan mahasiswa mengenai pelaksanaan program prioritas pemerintah provinsi.
Berbagai persoalan tersebut menjadi bagian dari aspirasi yang disuarakan dalam demonstrasi. Rudy menyatakan upaya koordinasi dan penyampaian persoalan kepada pihak terkait terus dilakukan untuk mencari penyelesaian. (*/Zk)
