NIUS.id – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH).
Menurutnya, Kaltim memiliki potensi ekonomi yang besar sehingga perlu lebih maksimal dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah.
Hasanuddin menilai, besarnya kontribusi Kaltim terhadap perekonomian nasional seharusnya menjadi modal untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah. Ia berharap ke depan Kaltim tidak hanya bergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat, tetapi mampu meningkatkan PAD melalui berbagai potensi ekonomi yang dimiliki.
“Jadi, dana alokasi atau DBH itu adalah bonus. Kita berharapnya ke depan Kaltim bisa lebih optimal meningkatkan PAD lewat sumber-sumber yang ada,” terangnya, Kamis (12/11/2026).
Ia optimistis Kaltim mampu mencapai kemandirian fiskal dengan melihat kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional yang cukup besar.
Kaltim secara konsisten masuk dalam jajaran lima besar nasional dan sepuluh besar dari 36 provinsi dalam kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB).
Terkait isu efisiensi anggaran yang menjadi sorotan, Hasanuddin menjelaskan bahwa kondisi tersebut lebih tepat disebut sebagai realokasi anggaran. Sejumlah program yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah daerah dialihkan ke pemerintah pusat untuk menyesuaikan pelaksanaan kebijakan nasional.
Ia mencontohkan program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, serta sejumlah program nasional lainnya yang kini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah pusat.
“Banyak anggaran provinsi yang dialihkan ke pusat. Contohnya program makan gratis, sekolah rakyat, dan program nasional lainnya. Jadi bukan dihilangkan, tetapi lebih tepatnya dipindahkan kewenangannya,” ucap Hasanuddin.
Berdasarkan data APBD Perubahan Kaltim 2026, terjadi penyesuaian target pendapatan dari Rp14,25 triliun menjadi Rp13,36 triliun. Angka ini mencatatkan penurunan sekitar Rp883 miliar dari target semula.
Proyeksi PAD Kaltim tahun ini mengalami penyesuaian dari Rp10,75 triliun menjadi Rp8,89 triliun. Sebaliknya, pendapatan transfer justru diprediksi naik sebesar Rp1,19 triliun menjadi Rp4,33 triliun. (As/Adv)
