NIUS.id – Lamanya proses pengurusan izin usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian DPRD Kaltim. Melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) MBLB, DPRD berupaya menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum, mempercepat pelayanan perizinan, serta membuka kemudahan bagi pengusaha lokal untuk menjalankan aktivitas pertambangan secara legal.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda MBLB DPRD Kaltim, Akhmed Reza Pahlevi, mengatakan proses perizinan yang dapat memakan waktu hingga satu sampai tiga tahun berpotensi menghambat investasi dan perkembangan usaha lokal.
Karena itu, penyusunan regulasi harus mampu menjawab persoalan tersebut tanpa mengabaikan ketentuan pemerintah pusat maupun aspek pengawasan lingkungan.
Ia menilai aturan di tingkat provinsi perlu disusun dengan memperhatikan ketentuan nasional. Namun, pemerintah daerah juga harus memiliki ruang untuk mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik wilayah Kalimantan Timur.
“Salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi adalah proses pengurusan izin pertambangan MBLB. Dari hasil penelusuran Pansus, terdapat pelaku usaha yang harus menunggu hingga satu, dua, bahkan tiga tahun untuk memperoleh perizinan,” jelasnya.
Lambatnya proses tersebut dikhawatirkan menghambat kegiatan investasi dan membuat pengusaha lokal kesulitan mengembangkan usahanya melalui jalur resmi.
Persoalan ini juga berkaitan dengan keberadaan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Kutai Timur, Pansus menemukan adanya kontraktor lokal yang menjalankan kegiatan pertambangan tanpa dilengkapi izin.
Reza menyebut kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Ranperda MBLB. Kejelasan prosedur dan kemudahan pengurusan izin dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk mendorong pelaku usaha menjalankan aktivitas pertambangan sesuai ketentuan.
Selain meninjau persoalan perizinan di Kutai Timur, Pansus turut mengunjungi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat potensi sumber daya batuan, khususnya pasir sungai, yang dinilai masih dapat dikembangkan.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah aliran Sungai Kandilo. Potensi komoditas di wilayah tersebut dinilai belum memberikan sumbangan maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui aturan yang tengah disusun, DPRD Kaltim ingin memperjelas peran pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam pengelolaan MBLB. Kejelasan itu mencakup pembinaan, pengawasan, penegakan sanksi hingga pengendalian dampak lingkungan.
Dalam forum uji publik, Pansus juga membuka ruang bagi perbankan dan pelaku usaha yang tergabung dalam forum MBLB untuk menyampaikan persoalan maupun usulan. Masukan tersebut diharapkan menjadi bahan penyempurnaan agar regulasi yang dihasilkan tidak sekadar memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi juga memberikan kepastian bagi dunia usaha.
Reza menegaskan, keberadaan perda nantinya harus mampu menciptakan iklim investasi yang lebih baik tanpa mempersulit pengusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di Kaltim.
Pembahasan Ranperda MBLB juga membuka gambaran mengenai besarnya potensi sumber daya batuan di daerah. Reza menyebut kekayaan alam Kaltim tidak hanya bertumpu pada sektor batu bara dan minyak bumi, tetapi juga mencakup berbagai komoditas mineral bukan logam dan batuan yang memiliki peluang untuk dikembangkan.
“Sejumlah komoditas seperti pasir kuarsa, batu andesit, dan batu kapur dinilai memiliki potensi ekonomi yang perlu dikelola secara optimal,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pengembangan sektor MBLB tidak hanya berorientasi pada kemudahan investasi. Regulasi yang disusun harus tetap memperhatikan perlindungan pengusaha lokal, kelestarian lingkungan, serta peluang penyerapan tenaga kerja daerah.
Pansus berharap Ranperda MBLB nantinya mampu menjadi landasan pengelolaan sumber daya batuan yang lebih tertib dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dengan demikian, potensi sumber daya alam Kaltim tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan usaha, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. (As/Adv)
