NIUS.id – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengakui kebijakan efisiensi anggaran dan menurunnya kemampuan fiskal daerah berdampak pada tertundanya sejumlah proyek strategis yang sebelumnya direncanakan dibiayai melalui APBD. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus memprioritaskan belanja dan mengandalkan dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi maupun pusat.
Neni mengatakan, salah satu proyek yang belum dapat direalisasikan adalah pembangunan Gedung C RSUD Taman Husada. Menurutnya, kebutuhan anggaran yang besar membuat proyek tersebut belum memungkinkan dibiayai melalui APBD saat ini.
“Yang jelas yang tidak bisa itu pembangunan Gedung C Rumah Sakit Umum Taman Husada karena anggarannya cukup besar. Insyaallah kami usahakan lewat bantuan langsung dari pemerintah provinsi,” ujarnya, Kamis (6/8/2026).
Selain itu, pembangunan folder pengendali banjir di Kelurahan Guntung juga belum dapat dilaksanakan menggunakan APBD. Kendati demikian, pemerintah telah menyiapkan Detail Engineering Design (DED) sebagai syarat untuk mengusulkan pendanaan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Menurutnya, kemampuan fiskal Kota Bontang berkurang hingga lebih dari Rp1 triliun. Kondisi tersebut memaksa pemerintah melakukan penyesuaian terhadap program pembangunan yang bersumber dari APBD.
Meski demikian, ia optimistis sejumlah program prioritas tetap dapat direalisasikan melalui pola kolaborasi dengan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.
Beberapa usulan yang telah diajukan antara lain pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas), pemasangan listrik gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sambungan air minum rumah tangga, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
“Kalau pembangunan fisik menggunakan APBD memang tidak bisa maksimal. Tapi kalau kita berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, insyaallah tetap bisa berjalan walaupun tidak semuanya,” katanya.
Di sisi lain, Pemkot Bontang juga memastikan revitalisasi Rumah Sakit Tipe D dan GOR Taman Prestasi di Bontang Lestari batal dilaksanakan pada 2026. Kedua proyek tersebut dicoret dari daftar pembangunan akibat defisit anggaran daerah.
Neni menjelaskan, selain keterbatasan keuangan, revitalisasi RS Tipe D yang dianggarkan sekitar Rp46 miliar juga terkendala belum rampungnya revisi dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Dengan sisa waktu pelaksanaan yang tidak lagi mencukupi, proyek tersebut akhirnya ditunda sehingga operasional RS Tipe D diperkirakan baru dapat dimulai pada 2027.
“Sayang banget harus ditunda karena persyaratan belum lengkap. Ditambah lagi keuangan juga defisit,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keberadaan RS Tipe D sejatinya dibutuhkan untuk meningkatkan layanan kesehatan sekaligus mengurangi kepadatan pasien di RSUD Taman Husada.
Sementara itu, renovasi GOR Taman Prestasi yang semula dianggarkan Rp8,1 miliar juga dibatalkan. Anggaran tersebut dialihkan untuk menutup defisit APBD.
“Renovasi tidak memungkinkan dilakukan secara bertahap karena dikhawatirkan hasil perbaikannya tidak optimal dan bangunan berpotensi kembali mengalami kerusakan,” tukasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
