NIUS.id – Pendapatan daerah Kota Bontang pada 2027 diproyeksikan hanya Rp1,95 triliun, turun 31,39 persen dibanding realisasi 2025, akibat penyusutan dana transfer dari pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim.
Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2027 di DPRD Bontang, Selasa (4/8/2026).
Transfer ke daerah dari pemerintah pusat diperkirakan merosot dari Rp993 triliun pada 2026 menjadi Rp710–800 triliun pada 2027.
Pemprov Kaltim sendiri memproyeksikan pendapatannya turun dari Rp14,25 triliun menjadi Rp11,74 triliun — berkurang Rp2,51 triliun atau 17,6 persen.
Menyesuaikan kondisi itu, belanja daerah Bontang 2027 dipatok Rp2,34 triliun, turun 32,11 persen dari realisasi belanja 2025.
Dari total tersebut, belanja operasi mendapat porsi terbesar Rp1,554 triliun (77,61 persen), belanja modal Rp442 miliar (22,9 persen), dan belanja tidak terduga Rp6 miliar (0,30 persen). Defisit pembiayaan diproyeksikan ditutup dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp50 miliar.
“Kita tidak dapat menyusun belanja berdasarkan dana yang belum pasti. Anggaran yang baik bukan yang paling besar, tetapi yang realistis, dapat dilaksanakan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Agus.
Prioritas belanja mencakup pendidikan (perbaikan ruang belajar, kompetensi guru), kesehatan (UHC, stunting), infrastruktur (jalan, banjir, RTLH), ketenagakerjaan dan UMKM, serta lingkungan dan ketertiban. (*/Zk)
