NIUS.id – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, melontarkan pernyataan tegas kepada jajaran pemerintah di tingkat bawah hingga organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia meminta lurah, camat, hingga kepala OPD untuk mundur jika tidak mampu menyelesaikan persoalan di wilayahnya masing-masing.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk dorongan agar aparatur pemerintah lebih responsif dan proaktif dalam menangani berbagai persoalan masyarakat tanpa harus menunggu instruksi dari pimpinan daerah.
“Saya bilang, lurah harus gerak cepat, jangan menunggu wali kota. Turun langsung ke lapangan bersama RT, cari solusi,” ujarnya, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, banyak persoalan di tingkat kota sebenarnya dapat diselesaikan di level RT dan kelurahan apabila ada kemauan dan inisiatif. Ia juga mendorong aparat wilayah untuk aktif berkoordinasi serta menggandeng pihak ketiga, termasuk perusahaan, dalam mencari solusi.
“Harus pandai-pandai minta bantuan. Banyak pihak yang bisa dilibatkan, tinggal bagaimana komunikasi dan inisiatifnya,” katanya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bergerak jika tidak ada usulan atau permohonan dari tingkat bawah, seperti RT maupun kelurahan.
“Kalau tidak ada permohonan dari RT atau lurah, kita juga tidak bisa memproses. Jadi harus aktif,” tegasnya.
Neni menekankan bahwa lurah, camat, hingga kepala OPD merupakan ujung tombak pelayanan publik yang harus mampu menyelesaikan persoalan di lapangan.
Lebih lanjut, ia berharap dengan sikap tegas ini, seluruh jajaran pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga berbagai persoalan dapat ditangani lebih cepat dan efektif.
“Kalau tidak sanggup menyelesaikan masalah, mundur saja. Camat juga, kepala OPD juga sama,” tandasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
