NIUS.id – Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menyoroti masih adanya ketidakselarasan pengelolaan program kebudayaan dan pariwisata di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
Ia menilai koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) perlu diperkuat agar kegiatan yang memiliki nilai wisata dapat dikelola lebih optimal.
Salah satu yang disoroti Rustam adalah penganggaran kegiatan budaya seperti Pesta Laut yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung sektor pariwisata daerah.
Menurutnya, kegiatan yang menjadi daya tarik wisata seharusnya dapat terintegrasi dengan kebijakan pengembangan pariwisata sehingga manfaat ekonomi dan promosi daerah bisa lebih maksimal.
“Kalau diselaraskan untuk kepentingan pariwisata, kenapa anggarannya ada di kebudayaan, bukan di sektor pariwisata? Ini yang perlu dikomunikasikan,” ujarnya, Rabu (3/6/2026).
Rustam mengatakan kondisi tersebut menunjukkan perlunya sinkronisasi antar-OPD dalam menyusun program dan penganggaran. Tanpa koordinasi yang baik, berbagai kegiatan yang berpotensi mendukung pariwisata justru berjalan sendiri-sendiri.
Ia juga mempertanyakan penempatan urusan kebudayaan yang saat ini berada di bawah Disdikbud. Menurutnya, hubungan antara kebudayaan dan pariwisata lebih erat sehingga perlu ada keselarasan dalam pengelolaannya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dengan seluruh pemangku kepentingan guna mengatur program lintas OPD.
Lebih lanjut, ia berharap ke depan tidak ada lagi sekat-sekat birokrasi yang menghambat pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai salah satu penopang ekonomi Bontang pasca-migas.
“Harus ada komunikasi yang baik dengan stakeholder pemerintah untuk mengatur lintas OPD. Dengan begitu program kebudayaan dan pariwisata bisa saling mendukung,” tegasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
