ADVERTORIALBontangKALTIM

Pemkot Bontang Dipastikan Tanpa Utang Pihak Ketiga, Kondisi Fiskal Dinilai Masih Aman

×

Pemkot Bontang Dipastikan Tanpa Utang Pihak Ketiga, Kondisi Fiskal Dinilai Masih Aman

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Bontang, Wnni Moerniaeni. Lia Abdullah/Nius

NIUS.id – Pemerintah Kota Bontang dipastikan tidak memiliki utang kepada pihak ketiga. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat keuangan daerah tetap aman meski terjadi tekanan fiskal dan efisiensi anggaran.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan, kondisi fiskal Bontang saat ini relatif lebih baik dibanding sejumlah daerah lain karena tidak dibebani kewajiban pembayaran utang kepada rekanan maupun pihak ketiga.

“Keuntungan Bontang, kita tidak punya utang ke pihak ketiga. Jadi kondisi fiskal kita relatif aman,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Menurut Neni, keberadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp260 miliar turut membantu menjaga stabilitas pembiayaan daerah pada awal tahun anggaran berikutnya.

Ia menjelaskan, Silpa tersebut sebagian besar berasal dari efisiensi anggaran serta masuknya dana transfer pemerintah pusat dan provinsi pada akhir tahun yang belum sempat digunakan.

“Silpa itu sebagian besar berasal dari efisiensi. Kemudian ada juga dana transfer daerah yang masuk di akhir tahun sehingga tidak sempat lagi digunakan,” katanya.

Selain itu, peningkatan penerimaan pajak dan sumber pendapatan lainnya juga ikut berkontribusi terhadap besarnya Silpa tahun lalu.

Neni menegaskan, besarnya Silpa tidak berarti banyak program pemerintah gagal dilaksanakan. Sebab, realisasi penggunaan anggaran di tiap organisasi perangkat daerah (OPD) tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan pencairan dilakukan secara bertahap.

“Pos anggaran memang tersedia, tetapi pencairannya dilakukan bertahap dan disesuaikan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Ia menyebut, beberapa kegiatan yang bergeser atau belum terlaksana lebih disebabkan penyesuaian pendanaan, bukan persoalan administrasi maupun utang proyek.

Menurutnya, kondisi keuangan tanpa beban utang pihak ketiga memberikan ruang lebih aman bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan program, termasuk pembayaran gaji pegawai pada triwulan awal tahun.

“Silpa itu akhirnya bisa membantu kebutuhan tahun berikutnya, termasuk pembayaran gaji di awal tahun,” pungkasnya.

Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *