NIUS.id – Pemerintah Kota Bontang dipastikan tidak memiliki utang kepada pihak ketiga. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat keuangan daerah tetap aman meski terjadi tekanan fiskal dan efisiensi anggaran.
Selain itu, wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan, kondisi fiskal Bontang saat ini relatif lebih baik dibanding sejumlah daerah lain karena tidak dibebani kewajiban pembayaran utang kepada rekanan maupun pihak ketiga.
“Keuntungan Bontang, kita tidak punya utang ke pihak ketiga. Jadi kondisi fiskal kita relatif aman,” ujarnya.
Selain itu, menurut Neni, keberadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp260 miliar turut membantu menjaga stabilitas pembiayaan daerah pada awal tahun anggaran berikutnya.
Terkait pihak ketiga kondisi, ia menjelaskan, Silpa tersebut sebagian besar berasal dari efisiensi anggaran serta masuknya dana transfer pemerintah pusat dan provinsi pada akhir tahun yang belum sempat digunakan.
“Silpa itu sebagian besar berasal dari efisiensi. Kemudian ada juga dana transfer daerah yang masuk di akhir tahun sehingga tidak sempat lagi digunakan,” katanya.
Terkait pihak ketiga kondisi, selain itu, peningkatan penerimaan pajak dan sumber pendapatan lainnya juga ikut berkontribusi terhadap besarnya Silpa tahun lalu.
Terkait pihak ketiga kondisi, selain itu, neni menegaskan, besarnya Silpa tidak berarti banyak program pemerintah gagal dilaksanakan. Sebab, realisasi penggunaan anggaran di tiap organisasi perangkat daerah (OPD) tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan pencairan dilakukan secara bertahap.
“Pos anggaran memang tersedia, tetapi pencairannya dilakukan bertahap dan disesuaikan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Terkait pihak ketiga kondisi, selain itu, ia menyebut, beberapa kegiatan yang bergeser atau belum terlaksana lebih disebabkan penyesuaian pendanaan, bukan persoalan administrasi maupun utang proyek.
Selain itu, menurutnya, kondisi keuangan tanpa beban utang pihak ketiga memberikan ruang lebih aman bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan program, termasuk pembayaran gaji pegawai pada triwulan awal tahun.
“Silpa itu akhirnya bisa membantu kebutuhan tahun berikutnya, termasuk pembayaran gaji di awal tahun,” pungkasnya.
Selain itu, Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
