NIUS.id – Pemerintah Kota Bontang mengarahkan kebijakan anggaran pada penguatan belanja sosial dengan tetap menjaga keseimbangan keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Sejumlah program yang menyentuh langsung masyarakat tetap dipertahankan, mulai dari bantuan untuk guru ngaji, kader, marbot, hingga dukungan pendidikan seperti stimulan uang kuliah tunggal (UKT). Di sisi lain, pemerintah memastikan standar pelayanan minimal tetap menjadi prioritas utama.
Dalam kebijakan efisiensi, pemkot memilih memangkas belanja rutin yang dinilai tidak mendesak. Pos seperti perjalanan dinas, bimbingan teknis (bimtek), serta kegiatan seremonial mengalami pengurangan signifikan.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menegaskan, penghematan tersebut bukan menyasar kebutuhan dasar masyarakat, melainkan aktivitas internal yang masih bisa ditekan tanpa mengganggu pelayanan publik.
“Fokus kami tetap pada kebutuhan masyarakat. Belanja yang tidak terlalu mendesak seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial kami kurangi, supaya anggaran bisa dialihkan ke program yang lebih prioritas,” ujarnya.
Meski demikian, pemkot tetap mengakomodasi dukungan untuk berbagai kegiatan masyarakat, termasuk event kepemudaan, sekolah, hingga komunitas. Hanya saja, besaran bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Lebih lanjut, Neni juga mendorong kolaborasi dengan pihak swasta untuk menutupi kekurangan kebutuhan pendanaan kegiatan, sehingga peran pemerintah tetap hadir tanpa harus membebani anggaran secara berlebihan.
“Permintaan kegiatan tetap kami fasilitasi, tapi jumlahnya disesuaikan. Tidak bisa lagi seperti dulu, karena kondisi fiskal saat ini berbeda,” jelasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
