NIUS.id – Pemerintah Kota Bontang resmi menyerahkan lahan seluas sekitar 4 hektare kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) baru.
Penyerahan tersebut menjadi langkah strategis untuk mengatasi persoalan kelebihan kapasitas di Lapas Kelas IIA Bontang yang saat ini dihuni 1.775 warga binaan, jauh melampaui kapasitas ideal yang hanya mampu menampung sekitar 365 orang.
Proses penyerahan ditandai dengan penandatanganan naskah serah terima hibah lahan dan pinjam pakai bangunan, Selasa (28/7/2026). Penandatanganan dilakukan Pj. Sekretaris Daerah Bontang Akhmad Suharto bersama Plt. Kepala Lapas Kelas IIA Bontang Huzaifah Makmur Hidayah, serta disaksikan langsung Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni.
Neni mengatakan, pemerintah kota berkomitmen mendukung percepatan pembangunan lapas baru, termasuk memastikan seluruh proses administrasi aset dapat segera diselesaikan.
“Kami ingin seluruh proses administrasi aset segera dituntaskan agar pemerintah pusat dapat segera merealisasikan pembangunan lapas. Ini bentuk komitmen kami sejak awal demi pelayanan yang lebih baik,” ujar Neni.
Menurutnya, pembangunan lapas baru dibutuhkan untuk menciptakan kondisi pemasyarakatan yang lebih layak, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga binaan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, Endang Lintang Hardiman, menyambut baik hibah lahan tersebut.
Ia menyebut penyerahan lahan menjadi angin segar bagi jajaran pemasyarakatan karena persoalan kelebihan kapasitas di Lapas Bontang telah menjadi kebutuhan yang harus segera ditangani.
Selain persoalan pembangunan infrastruktur, Endang juga mengajak masyarakat ikut mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan dengan membeli berbagai produk hasil karya warga binaan.
Kerja sama antara Pemkot Bontang dan Lapas Bontang sendiri bukan hal baru. Hubungan kerja sama tersebut telah berlangsung sejak skema pinjam pakai pertama kali disepakati pada 2007.
Kerja sama itu kemudian diperbarui hingga 2024 dan kini diperkuat melalui penyerahan hibah lahan secara permanen untuk mendukung pembangunan lapas baru.
Dengan tersedianya lahan tersebut, pemerintah daerah berharap pembangunan lapas baru dapat segera direalisasikan pemerintah pusat sehingga persoalan kelebihan kapasitas dapat ditangani dan pelayanan pemasyarakatan di Kota Bontang semakin optimal. (*/Zk)
