NIUS.id – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) guna memperkuat tata kelola pertambangan sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari penugasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pelayanan perizinan, hingga kewajiban reklamasi dan perlindungan lingkungan.
Melalui Panitia Khusus (Pansus) Ranperda MBLB, DPRD Kaltim melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM RI di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Pansus Akhmed Reza Fachlevi, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, jajaran anggota Pansus, serta perwakilan BUMD PT BKS dan DPMPTSP Kaltim.
Dalam pertemuan bersama perwakilan Ditjen Minerba, Esti Rahayu, dibahas sejumlah substansi untuk menyelaraskan rancangan regulasi daerah dengan ketentuan pemerintah pusat.
Pembahasan meliputi tata kelola pertambangan MBLB, penguatan penugasan BUMD untuk mengoptimalkan PAD, pelayanan perizinan berbasis Service Level Agreement (SLA), serta sinkronisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Ketua Pansus Ranperda MBLB, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa penyelarasan regulasi dengan kementerian teknis diperlukan agar aturan yang dihasilkan sesuai kebutuhan daerah dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha lokal.
“Sinkronisasi regulasi dengan kementerian teknis sangat penting agar aturan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan daerah sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal,” ucapnya.
Selain tata kelola dan perizinan, Pansus juga menyoroti kejelasan skema serta besaran jaminan reklamasi. Menurutnya, pengaturan tersebut perlu mempertimbangkan perbedaan karakteristik pertambangan material sungai, seperti pasir, kerikil, dan koral, dengan pertambangan darat seperti batuan dan silika.
Pembedaan tersebut diperlukan agar kewajiban pemulihan lingkungan tetap terpenuhi tanpa memberatkan pelaku usaha.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyampaikan bahwa penyusunan Ranperda MBLB harus mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta perlindungan kepentingan daerah dan masyarakat.
“Regulasi ini tidak hanya harus menjamin kepastian bagi pemegang izin resmi, tetapi juga mendorong tata kelola pertambangan yang tertib, transparan, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal serta pengaturan kewajiban reklamasi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing komoditas.
Melalui konsultasi tersebut, Pansus berharap Ranperda MBLB dapat menghasilkan regulasi yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, sekaligus mengakomodasi kepentingan daerah, pelaku usaha, dan kelestarian lingkungan. (As/Adv)



