NIUS.id – Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki potensi besar di sektor jasa lingkungan hidup yang dinilai dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi daerah.
Melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, DPRD Kaltim mendorong pemanfaatan nilai ekonomi hutan, mangrove, lahan gambut, hingga kawasan pesisir tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa perlindungan lingkungan tidak seharusnya dipandang sebagai penghambat pembangunan. Sebaliknya, ekosistem yang terjaga dapat menjadi modal ekonomi jangka panjang bagi Kaltim.
“Lingkungan hidup bukanlah beban pembangunan, melainkan modal strategis bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan daerah,” ujar Sarkowi.
Menurut Sarkowi, pengelolaan jasa lingkungan perlu diarahkan untuk menciptakan nilai ekonomi baru melalui pemanfaatan fungsi ekologis. Skema insentif, kompensasi, nilai ekonomi karbon, hingga pembagian manfaat yang transparan dan berkeadilan menjadi instrumen yang diharapkan dapat diatur dalam regulasi tersebut.
Dengan demikian, masyarakat yang selama ini menjaga hutan, mangrove, dan kawasan penyangga ekosistem juga harus memperoleh manfaat ekonomi dari upaya konservasi yang dilakukan.
Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, mengingatkan agar penyusunan regulasi tidak hanya berakhir pada dokumen hukum, tetapi harus memiliki mekanisme yang jelas dan dapat diterapkan dalam kebijakan pemerintah daerah.
“Uji publik menjadi ruang bagi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, organisasi lingkungan, dan masyarakat untuk menyampaikan kritik serta masukan demi penyempurnaan aturan tersebut,” ujarnya.
Dalam penerapannya, Raperda tersebut perlu mengatur kepastian kewenangan, mekanisme penghitungan nilai jasa lingkungan, pengawasan, serta pihak yang berhak menerima manfaat ekonomi. Hal ini penting agar keuntungan dari pengelolaan ekosistem tidak hanya dinikmati pemerintah atau pemegang izin, tetapi juga masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kaltim yang merujuk Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025, luas wilayah Kaltim mencapai sekitar 12,69 juta hektare. Sekitar 8 juta hektare di antaranya merupakan kawasan hutan.
Sementara itu, data Kementerian Kehutanan 2024 mencatat tutupan lahan hutan di Kaltim mencapai 7,88 juta hektare atau sekitar 62 persen dari luas wilayah provinsi. Adapun luas ekosistem mangrove berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2025 mencapai 239.805 hektare.
Besarnya potensi tersebut menunjukkan bahwa Kaltim memiliki modal ekologis yang dapat dikembangkan melalui skema jasa lingkungan. Mangrove, misalnya, berperan menahan abrasi, menyimpan karbon, menjadi habitat biota laut, serta menopang kehidupan masyarakat pesisir.
Begitu pula hutan dan lahan gambut yang memiliki fungsi menyimpan karbon, menjaga tata air, mengurangi risiko banjir, dan mempertahankan keanekaragaman hayati.
Namun, potensi tersebut tidak otomatis menjadi pendapatan daerah. Diperlukan mekanisme pengukuran, penilaian ekonomi, kepastian hak, serta sistem pengawasan agar manfaat jasa lingkungan dapat dihitung dan dipertanggungjawabkan.
Terlebih, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Regulasi tersebut menggantikan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 dan mengatur instrumen nilai ekonomi karbon, alokasi karbon, transparansi, pemantauan, evaluasi, hingga pendanaan.
Karena itu, Raperda yang tengah dibahas DPRD Kaltim perlu diselaraskan dengan kebijakan nasional agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pencatatan, pengakuan, maupun perdagangan karbon.
Uji publik tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, akademisi, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Adapun narasumber yang dihadirkan meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim Joko Istanto, Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tien Wahyuni, serta Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri Rahaditya Afif Sedjati.
Ke depan, pembahasan Raperda tersebut diharapkan tidak hanya berfokus pada pembentukan regulasi, tetapi juga memastikan pengelolaan jasa lingkungan memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat.
Dengan demikian, hutan, mangrove, sungai, dan ekosistem lainnya tidak hanya dipandang sebagai sumber daya alam, tetapi juga aset ekologis yang memiliki nilai ekonomi tanpa mengorbankan kelestariannya. (As/Adv)



