NIUS.id – Rencana pemerintah pusat mengalihkan pembiayaan gaji pokok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi harapan baru bagi para pegawai, termasuk PPPK paruh waktu yang masih menunggu kepastian perubahan status menjadi penuh waktu.
Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), tercatat masih ada 304 PPPK paruh waktu yang belum beralih status menjadi penuh waktu.
Menanggapi rencana kebijakan tersebut, Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyambut positif. Namun, ia mengingatkan agar pengalihan pembiayaan itu tidak berujung pada pengurangan dana transfer ke daerah (TKD), khususnya Dana Alokasi Umum (DAU).
Menurut Agusriansyah, apabila gaji PPPK benar-benar ditanggung APBN, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi tekanan belanja pegawai dalam APBD. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal lebih besar untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Meski demikian, ia meminta pemerintah daerah mencermati secara teliti aturan pelaksanaan serta klausul yang nantinya mengatur kebijakan tersebut. Sebab, harus ada kepastian bahwa pengalihan pembiayaan gaji tidak dijadikan dasar bagi pemerintah pusat untuk mengurangi alokasi DAU kepada daerah.
“Jangan sampai perpindahan penggajian PPPK, termasuk perubahan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu, justru menjadi dasar pemerintah pusat melakukan pemotongan DAU,” ucapnya, Jumat (13/11).
Ia menaruh kekhawatiran ketika pemerintah pusat nantinya menghitung kembali besaran anggaran yang sebelumnya digunakan daerah untuk membayar gaji PPPK. Kemudian, nilai perhitungan tersebut dijadikan pertimbangan untuk mengurangi transfer ke daerah.
Jika itu terjadi, lanjut dia, daerah tetap menanggung beban penggajian, hanya saja melalui skema yang berbeda. Di atas kertas, gaji pegawai memang dibayar pemerintah pusat. Namun, daerah kehilangan sebagian dana transfer yang seharusnya bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan lainnya.
“Substansinya tetap daerah yang membayar. Hanya saja anggaran pemerintah daerah dipindahkan ke pusat. Jangan sampai dengan alasan sudah menjadi beban pemerintah pusat, akhirnya bukan anggaran kementerian yang dibebankan, tetapi anggaran pemerintah daerah lagi yang dipotong,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Bahtra Banong menyebut persoalan kepastian status PPPK menjadi salah satu perhatian DPR bersama pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto juga disebut terus mendorong agar tenaga PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, mendapatkan kepastian masa depan pekerjaan.
Bahtra mengatakan, pembahasan antara DPR dan pemerintah tidak hanya menyangkut perubahan status kepegawaian. Salah satu poin yang diperjuangkan adalah pembiayaan gaji pokok PPPK melalui APBN.
“Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN. Itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Alhamdulillah bisa terakomodasi berkat perjuangan pimpinan DPR bersama pemerintah,” tambahnya..
Ia berharap skema tersebut dapat memberikan kepastian penghasilan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para PPPK.
Meski demikian, kebijakan tersebut belum dapat langsung diterapkan karena DPR dan pemerintah masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya.
“Kita tinggal menunggu Peraturan Pemerintah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan bersama bisa ditindaklanjuti. Kami yakin pemerintahan Presiden Prabowo terus mendengar aspirasi dan masukan berbagai pihak, termasuk masyarakat berkenaan dengan PPPK,” pungkasnya. (As/Adv)
