ADVERTORIALDPRDKALTIMSamarinda

Hasanuddin Mas’ud Tak Setuju Transaksi Pemda Kaltim Dialihkan ke Himbara, Soroti Potensi PAD

×

Hasanuddin Mas’ud Tak Setuju Transaksi Pemda Kaltim Dialihkan ke Himbara, Soroti Potensi PAD

Sebarkan artikel ini
Hasanuddin Mas’ud Tak Setuju Transaksi Pemda Kaltim Dialihkan ke Himbara, Soroti Potensi PAD
Ketua DPRD Kaltim, DR Ir H Hasanuddin Mas’ud. Foto/Istimewa

NIUS.id – Rencana pengalihan transaksi keuangan pemerintah daerah dari Bankaltimtara ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mendapat perhatian Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi perputaran ekonomi daerah, khususnya kontribusi sektor perbankan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasanuddin yang akrab disapa Hamas itu secara pribadi menyatakan keberatan terhadap rencana tersebut. Menurutnya, transaksi keuangan pemerintah daerah melalui Bankaltimtara bukan sekadar urusan teknis perbankan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan bagi daerah.

“Ini secara pribadi tentu menjadi pukulan buat bank daerah. Karena semua pembayaran yang memakai sistem daerah itu ‘kan hampirnya ada keuntungan. Artinya ada masukan buat daerah, berarti ada peningkatan PAD,” ucapnya.

Ia menegaskan, Bankaltimtara merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga perputaran ekonomi tetap berada di daerah. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memberikan dukungan agar bank milik daerah tersebut dapat berkembang dan bersaing dengan perbankan nasional.

Terlebih, kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan akibat efisiensi anggaran dan perubahan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam situasi tersebut, kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD), termasuk Bankaltimtara, dinilai perlu dipertahankan.

“Kalau dipindah, berpotensi mengurangi kontribusi ekonomi bagi daerah. Saya pribadi tidak setuju dong,” tegasnya.

Ia juga menilai, apabila Bankaltimtara masih memiliki kekurangan dalam pelayanan maupun fasilitas, hal tersebut seharusnya menjadi alasan untuk melakukan pembenahan, bukan justru mengalihkan transaksi pemerintah ke bank lain.

“Harusnya sarana dan prasarana apapun itu ditingkatkan untuk daerah demi pendapatan daerah,” ungkapnya

Ia menambahkan, penguatan Bankaltimtara perlu dilakukan melalui peningkatan profesionalisme, kualitas pelayanan, serta infrastruktur perbankan agar mampu memenuhi kebutuhan transaksi pemerintah secara optimal.

Hamas berharap pemerintah mempertimbangkan secara matang rencana pengalihan tersebut. Menurutnya, kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya perlu memperhatikan efisiensi transaksi, tetapi juga dampaknya terhadap perputaran ekonomi dan potensi pendapatan daerah dalam jangka panjang. (As/Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *