NIUS.id – Keterlambatan proses lelang menjadi salah satu faktor yang menghambat realisasi pembangunan fisik di Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 2026. Kondisi tersebut berdampak pada mundurnya jadwal pengerjaan sejumlah proyek dan belum optimalnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, mengatakan hambatan lebih banyak terjadi pada tahap persiapan proyek, terutama dalam proses pelelangan. Perbedaan pandangan pada tahapan pengadaan membuat sejumlah pekerjaan membutuhkan waktu lebih lama dari jadwal yang telah direncanakan.
Ia menegaskan, keterlambatan tersebut tidak serta-merta disebabkan oleh lambatnya kinerja kontraktor. Sebab, persoalan sudah muncul sebelum pekerjaan fisik dimulai, yakni ketika proses pelelangan belum berjalan sesuai target.
“Hambatannya justru muncul sebelum pekerjaan dimulai. Ada proses pembahasan dan perbedaan pandangan saat lelang, sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih panjang,” ucap Abdulloh.
Menurutnya, mundurnya tahapan pengadaan berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan proyek. Akibatnya, pemerintah daerah harus mengejar sejumlah pekerjaan dalam sisa waktu tahun anggaran agar target pembangunan dan realisasi belanja tetap tercapai.
Meski demikian, Abdulloh menyebut Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah menyampaikan kesanggupan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan. Pemprov Kaltim bahkan menargetkan tingkat penyerapan APBD dapat mencapai sekitar 95 persen pada November hingga Desember 2026.
“Dari Dinas PU sudah ada komitmen untuk mengoptimalkan pekerjaan pada akhir tahun. Mereka menyampaikan target penyerapan anggaran bisa berada di kisaran 95 persen pada November dan Desember,” ungkapnya.
Abdulloh meminta komitmen tersebut diwujudkan melalui percepatan seluruh pekerjaan yang telah menyelesaikan tahapan lelang dan memiliki kontrak. Menurutnya, tidak boleh ada proyek yang sudah masuk tahap pelaksanaan tetapi justru tertunda hingga melewati batas tahun anggaran.
Ia juga menekankan pentingnya menentukan langkah percepatan dengan mempertimbangkan waktu yang masih tersedia. Seluruh kegiatan yang telah direncanakan harus menjadi perhatian agar tidak menimbulkan persoalan dalam penyelesaian pekerjaan maupun pertanggungjawaban anggaran.
“Tidak boleh ada pekerjaan yang sudah dilelang kemudian dibiarkan berjalan lambat. Semua kegiatan yang sudah dikontrakkan harus dikejar penyelesaiannya tahun ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan pencapaian target akhir tahun harus dilihat dari dua sisi, yakni kemajuan pekerjaan fisik dan realisasi penggunaan anggaran. Keduanya perlu berjalan seimbang agar tingginya serapan APBD benar-benar mencerminkan pembangunan yang terlaksana.
Dengan waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, ia berharap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat memaksimalkan koordinasi dan pengawasan terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan.
Sementara itu, saat ditanya mengenai total alokasi anggaran pembangunan fisik Kaltim pada 2026, Abdulloh belum memberikan angka pasti. Ia menyebut besaran pagu perlu dicocokkan kembali dengan dokumen APBD agar data yang disampaikan sesuai dengan perencanaan anggaran pemerintah daerah. (As/Adv)
