ADVERTORIALDPRDKALTIMSamarinda

Salehuddin Dukung Fatwa MUI Larang Vape, Minta Sosialisasi hingga ke Daerah

×

Salehuddin Dukung Fatwa MUI Larang Vape, Minta Sosialisasi hingga ke Daerah

Sebarkan artikel ini
Salehuddin Dukung Fatwa MUI Larang Vape, Minta Sosialisasi hingga ke Daerah
Sekretarsi Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. Foto/Istimewa

NIUS.id – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menyatakan dukungan terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang mengatur pelarangan penggunaan, produksi, serta jual beli rokok elektrik atau vape.

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dihormati sebagai upaya melindungi kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda dari risiko ketergantungan nikotin.

“Pada prinsipnya, kami menghargai fatwa MUI. MUI kan menjadi salah satu referensi dan institusi yang memiliki otoritas. Tentunya pengkajiannya mungkin lebih mendalam dari berbagai sisi, terutama terkait dampaknya terhadap masyarakat,” terangnya.

Salehuddin menyoroti penggunaan vape yang semakin populer, terutama di kalangan anak muda. Bahkan, penggunaannya kini tidak hanya diminati laki-laki, tetapi juga mulai meluas ke kalangan perempuan.

“Kalau dari sisi kesehatan, dampaknya cukup besar. Karena Informasi yang saya dapatkan, kandungan nikotinnya juga cukup tinggi sehingga bisa menyebabkan kecanduan. Apalagi berbagai varian rasa yang ditawarkan menjadi daya tarik tersendiri. Ini bukan hanya berpotensi membahayakan penggunanya, tetapi juga orang lain di sekitarnya,” ucapnya.

Ia menegaskan, perlindungan kesehatan masyarakat harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan bisnis. Terlebih, penggunaan rokok elektrik berpotensi berdampak terhadap masa depan generasi muda.

“Kami mendukung langkah tegas pemerintah dalam hal ini MUI untuk mempercepat sosialisasi dan membatasi akses anak-anak serta remaja terhadap rokok elektrik. Kesehatan lebih utama, apalagi ini menyangkut masa depan generasi muda. Jadi, aspek kesehatan harus kita kedepankan dibandingkan hanya melihat kepentingan bisnis,” tegasnya.

Menurut Salehuddin, sejumlah negara telah lebih dahulu menerapkan pembatasan hingga pelarangan rokok elektrik melalui kebijakan pemerintah. Karena itu, ia menilai sosialisasi di Indonesia perlu dilakukan secara konsisten agar masyarakat memahami ketentuan tersebut.

“Saya pikir kalau memang sudah menjadi fatwa, tentu perlu ada komunikasi formal dengan teman teman di daerah. Kita juga harus memperkuat sosialisasi sampai ke daerah-daerah agar aturan ini bisa dipahami dan dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Di akhir, ia berharap, sosialisasi dan langkah pembatasan tersebut dapat menjadi upaya preventif untuk melindungi generasi muda dari ketergantungan nikotin serta risiko kesehatan akibat penggunaan rokok elektrik. (As/Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *