NIUS.id – Sebanyak 145 pejabat Pemkot Bontang menjalani mutasi pada Selasa (21/4/2026). Perombakan mencakup jabatan administrator, pengawas, dan fungsional di berbagai organisasi perangkat daerah.
Komposisinya terdiri atas 52 pejabat administrator atau eselon III, 84 pejabat pengawas atau eselon IV, serta sembilan pejabat fungsional. Jumlah tersebut menjadi bagian dari sekitar 3.500 aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Bontang.
Selain itu, sejumlah posisi strategis mengalami pergantian. Diny Prathiwi menempati jabatan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, sedangkan Vinson menjadi Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
Ramli mendapat amanah sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD. Sementara itu, Muhajir Noor menjabat Sekretaris Inspektorat Daerah.
“Mutasi ini adalah bagian dari penyegaran organisasi dan upaya meningkatkan kinerja ASN agar lebih optimal dalam melayani masyarakat,” ujar Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni.
Kebijakan tersebut berangkat dari mutasi 145 pejabat Pemkot Bontang yang menempatkan kinerja pelayanan sebagai sorotan.
Pejabat Mengisi Posisi Strategis di OPD
Dalam jajaran sekretaris badan dan dinas, Syariful Rachman menempati posisi Sekretaris Badan Pendapatan Daerah. Srie Mariyatini menjadi Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Ilham Wahyudi menjabat Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. Debora Kristiani mendapat tugas sebagai Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian.
Posisi kewilayahan juga berubah. Mustamin Syam menjabat Camat Bontang Barat, sedangkan Ahmad Effa Yuliansyah menempati jabatan Camat Bontang Selatan.
“Jabatan bukan sekadar posisi, melainkan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan,” tegas Neni.
Di sektor kesehatan, Muhammad Syaifullah menjadi Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Taman Husada. Yusuf Lensa Hamdan menempati jabatan Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan.
Perombakan ini merupakan mutasi perdana Neni yang menggeser 145 pejabat Bontang sekaligus. Pemerintah menyebut langkah tersebut sebagai penyegaran organisasi.
Rotasi jabatan harus diikuti evaluasi kinerja agar perubahan struktur benar-benar memperbaiki layanan. Publik perlu melihat dampaknya melalui respons OPD yang lebih cepat dan penyelesaian program yang terukur.
“Harapannya, roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah,” tandas Neni.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
