NIUS.id – Pemerintah Kota Bontang memproyeksikan pendapatan daerah pada 2027 hanya mencapai sekitar Rp1,95 triliun. Angka tersebut turun 31,39 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada 2025.
Penurunan tersebut dipengaruhi menyusutnya dana transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Proyeksi itu disampaikan Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2027 di DPRD Bontang, Selasa (4/8/2026).
Agus menjelaskan, transfer ke daerah dari pemerintah pusat diperkirakan mengalami penurunan dari sekitar Rp993 triliun pada 2026 menjadi Rp710–800 triliun pada 2027.
Tekanan fiskal juga terjadi di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pendapatan daerah provinsi tersebut diproyeksikan turun dari Rp14,25 triliun menjadi Rp11,74 triliun pada 2027. Penurunannya mencapai sekitar Rp2,51 triliun atau 17,6 persen.
Kondisi tersebut turut memengaruhi penyusunan anggaran Kota Bontang. Pemerintah daerah mematok belanja daerah 2027 sebesar Rp2,34 triliun, turun 32,11 persen dibandingkan realisasi belanja pada 2025.
Dari total belanja tersebut, belanja operasi menjadi porsi terbesar, yakni sekitar Rp1,554 triliun atau 77,61 persen. Kemudian belanja modal dialokasikan sekitar Rp442 miliar atau 22,9 persen, sementara belanja tidak terduga sebesar Rp6 miliar atau 0,30 persen.
Untuk menutup kebutuhan pembiayaan, pemerintah memproyeksikan penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp50 miliar.
Agus menegaskan, kondisi fiskal tersebut membuat pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menyusun belanja daerah. Pemerintah tidak ingin menetapkan program berdasarkan asumsi penerimaan yang belum memiliki kepastian.
“Kita tidak dapat menyusun belanja berdasarkan dana yang belum pasti. Anggaran yang baik bukan yang paling besar, tetapi yang realistis, dapat dilaksanakan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Agus.
Meski ruang fiskal menyempit, Pemerintah Kota Bontang tetap menetapkan sejumlah sektor sebagai prioritas pembangunan pada 2027.
Di sektor pendidikan, perhatian diarahkan pada perbaikan ruang belajar dan peningkatan kompetensi guru. Sementara sektor kesehatan mencakup penguatan Universal Health Coverage (UHC) dan penanganan stunting.
Pada sektor infrastruktur, pemerintah memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan jalan, penanganan banjir, serta program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Pemerintah juga memberi perhatian terhadap sektor ketenagakerjaan dan UMKM, termasuk penguatan lingkungan serta ketertiban masyarakat.
Dengan kondisi pendapatan yang diproyeksikan menurun, Pemkot Bontang menekankan pentingnya efisiensi dan ketepatan sasaran dalam penggunaan anggaran agar program prioritas tetap berjalan dan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat. (*/Zk)
