NIUS.id – Pemerintah Kota Bontang memberikan penjelasan terkait menurunnya dividen yang diterima daerah dari Bank Kaltimtara. Penjelasan tersebut disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni setelah DPRD menyoroti kontribusi dividen bank tersebut terhadap pendapatan daerah.
Sorotan DPRD muncul lantaran nilai penyertaan modal Pemkot Bontang di Bank Kaltimtara mencapai sekitar Rp133 miliar. Namun, dividen yang diterima daerah dalam beberapa tahun terakhir justru menunjukkan tren penurunan.
Untuk tahun 2025 yang dianggarkan dalam APBD 2026, dividen yang diterima Bontang disebut berada di kisaran Rp3,3 miliar. Angka tersebut dinilai belum sebanding dengan nilai penyertaan modal yang telah diberikan pemerintah daerah.
Menanggapi hal itu, Neni menjelaskan besaran dividen tidak terlepas dari porsi kepemilikan saham masing-masing pemerintah daerah. Sementara itu, Bontang disebut belum menambah penyertaan modal di Bank Kaltimtara sejak 2000.
“Bontang saat ini karena tidak pernah menambah sejak tahun 2000, maka ketika yang lain menambah, kita tidak bisa dividennya naik. Karena ini berdasarkan ukuran besarnya saham yang kita berikan,” ujar Neni, Senin (7/9/2026).
Menurut Neni, Bank Kaltimtara saat ini dimiliki oleh 17 pemerintah daerah. Ketika sejumlah daerah lain melakukan penambahan modal, porsi kepemilikan Bontang secara otomatis menjadi relatif lebih kecil dibandingkan daerah yang meningkatkan penyertaannya.
Selain persoalan porsi saham, ia menyebut kondisi kinerja bank juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi besaran dividen. Salah satunya berkaitan dengan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).
Kondisi tersebut, kata dia, turut berpengaruh terhadap rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR). Karena itu, kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dan membagikan dividen kepada pemegang saham juga ikut terdampak.
Neni mengatakan Pemkot Bontang telah menyampaikan sejumlah masukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Kaltimtara. Pemerintah daerah mendorong agar kinerja bank terus ditingkatkan, termasuk melalui penguatan layanan dan pengembangan sistem perbankan digital.
Pemerintah tetap mendukung Bank Kaltimtara sebagai bank milik pemerintah daerah. Namun, di tengah kondisi fiskal daerah yang semakin membutuhkan sumber pendapatan, peningkatan kinerja dan kontribusi Bank Kaltimtara menjadi perhatian pemerintah.
“Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kembali kebijakan penyertaan modal ke depan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta potensi imbal hasil yang dapat diterima melalui dividen,” jelasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
