NIUS.id – Rencana Pemerintah Kota Bontang memberikan penghargaan senilai Rp500 juta kepada kelurahan yang berhasil menurunkan angka stunting mendapat dukungan dari DPRD Bontang.
Program tersebut dinilai dapat memacu setiap wilayah lebih serius menjalankan upaya pencegahan dan penanganan stunting.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Bengawan, menilai kebijakan penghargaan itu menjadi langkah positif untuk meningkatkan persaingan sehat antar kelurahan dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat.
“Program seperti ini bagus karena bisa memotivasi kelurahan agar lebih aktif dan fokus menangani persoalan stunting di wilayah masing-masing,” ujarnya, Rabu (27/5/2026).
Namun, menurutnya, pemberian reward juga harus dibarengi dengan sistem evaluasi terhadap kelurahan yang belum menunjukkan perkembangan signifikan. Dengan begitu, seluruh wilayah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencapai target penurunan stunting.
“Jangan hanya penghargaan saja, tapi juga perlu evaluasi bagi wilayah yang progresnya masih rendah. Jadi ada dorongan agar semua bekerja maksimal,” katanya.
Ia menjelaskan, dana insentif yang nantinya diterima kelurahan harus dimanfaatkan secara tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Penggunaannya juga perlu dibahas melalui musyawarah agar program yang dijalankan sesuai prioritas penanganan stunting.
Menurut Ubayya, anggaran tersebut dapat diarahkan untuk mendukung pemberian makanan tambahan bagi balita, peningkatan sanitasi lingkungan, hingga penguatan layanan kesehatan dasar.
“Dana itu sebaiknya difokuskan pada kegiatan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama untuk mendukung kesehatan ibu dan anak,” tuturnya.
Selain itu, ia mendorong pemerintah mempublikasikan capaian setiap kelurahan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan program penurunan stunting di tiap wilayah.
“Kalau capaian tiap kelurahan diumumkan, itu bisa menjadi motivasi sekaligus bahan evaluasi bersama. Kelurahan yang masih tertinggal tentu akan terpacu untuk memperbaiki kinerjanya,” jelasnya.
Ubayya menambahkan, apabila setelah dilakukan pembinaan masih belum ada perubahan berarti, maka pemerintah perlu mengambil langkah evaluasi terhadap pelaksanaan program di tingkat kelurahan.
“Kalau upaya sudah dilakukan tetapi hasilnya belum terlihat, tentu harus ada evaluasi agar diketahui apa yang menjadi kendala di lapangan,” pungkasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
