NIUS.id – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengingatkan agar raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diperoleh Pemerintah Kota Bontang tidak hanya menjadi pencapaian administratif semata, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Andi Faizal, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 kali berturut-turut patut diapresiasi karena menunjukkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan.
“Capaian ini tentu layak diapresiasi karena pemerintah daerah mampu menjaga tata kelola administrasi keuangan dengan baik dalam waktu yang panjang,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (26/5/2026).
Meski demikian, ia menilai indikator keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari laporan keuangan yang dinyatakan wajar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, manfaat penggunaan anggaran harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui program yang tepat sasaran dan pembangunan yang berkualitas.
“Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana anggaran itu memberikan dampak langsung kepada masyarakat, baik melalui bantuan maupun hasil pembangunan yang benar-benar bisa dimanfaatkan,” katanya.
Andi Faizal mencontohkan masih adanya keluhan masyarakat terkait bantuan sosial yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal itu, menurutnya, menjadi evaluasi penting agar program pemerintah dapat menjangkau warga yang memang membutuhkan.
“Kadang masih ada warga yang merasa layak menerima bantuan tetapi belum terakomodasi. Ini yang harus menjadi perhatian supaya program pemerintah semakin tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga menegaskan opini WTP bukan berarti pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya bebas dari potensi kesalahan ataupun penyimpangan. Karena itu, DPRD tetap akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK.
“Predikat WTP bukan jaminan semuanya sempurna. Tetap ada catatan dan rekomendasi yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Politikus yang akrab disapa Bang Faiz itu mengatakan DPRD akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti, termasuk persoalan kelebihan pembayaran maupun temuan administrasi lainnya.
“Nanti OPD terkait akan diminta menyelesaikan seluruh rekomendasi yang diberikan BPK. Itu penting agar tata kelola keuangan daerah semakin baik ke depannya,” pungkasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
