NIUS.id – Operasi pekat Kaltim mendapat dukungan DPRD setelah petugas menertibkan aktivitas yang meresahkan warga di Samarinda. DPRD memandang langkah tersebut penting untuk menjaga ketertiban. Namun, petugas perlu bertindak konsisten agar hasilnya tidak hanya bersifat sementara.
Selain itu, satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kaltim menggelar operasi gabungan pada Sabtu malam, 22 November 2025. Kemudian, petugas bergerak setelah menerima laporan masyarakat mengenai sejumlah aktivitas yang melanggar ketentuan.
Selanjutnya, razia menyasar kawasan Jalan Kapten Soejono di Kecamatan Sambutan serta wilayah Solong, Kecamatan Samarinda Utara. Dalam kegiatan itu, petugas memeriksa aktivitas ilegal, termasuk dugaan penjualan minuman beralkohol tanpa izin.
Operasi Pekat Kaltim Perlu Berjalan Konsisten
Selain itu, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fahruddin, menilai penertiban tersebut sebagai langkah nyata dalam menjaga ketenteraman masyarakat. Menurutnya, temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah tetap perlu memperkuat pengawasan.
“Kegiatan yang tidak berizin tentu melanggar aturan dan harus ditertibkan. Karena itu, kami mendukung penuh langkah Satpol PP,” ujar Fuad.
Namun, Fuad mengingatkan agar operasi pekat Kaltim tidak berhenti pada satu kegiatan. Fuad menilai penertiban rutin dapat mempersempit ruang bagi praktik yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan masalah sosial.
Selain penindakan, ia mendorong pembinaan serta pengawasan berkelanjutan. Pendekatan tersebut membantu pelanggar memahami aturan dan tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, operasi tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat, tetapi juga mendorong kepatuhan.
Oleh sebab itu, masyarakat juga memegang peran penting. Laporan yang cepat dan jelas dapat membantu petugas menentukan lokasi yang perlu mendapat pengawasan. Sementara itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi agar tindak lanjut berjalan tepat sasaran.
Pemerintah daerah juga memperkuat kepatuhan aparatur di daerah lain. Di Bontang, misalnya, Satpol PP mendapat tugas menertibkan ASN yang melanggar kepatuhan.
Karena itu, pemerintah juga perlu menyampaikan informasi mengenai aturan dan kanal pengaduan secara terbuka. Warga dapat mengikuti informasi kelembagaan melalui laman resmi Satpol PP Kaltim ketika membutuhkan rujukan layanan.
Selanjutnya, DPRD berharap petugas terus melaksanakan operasi serupa secara terukur. Tujuannya ialah menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi warga tanpa mengabaikan pembinaan terhadap pihak yang melanggar.
Laporan Wartawan NIUS.id, Zuajie
