NIUS.id – DPRD Kaltim meminta Dinas Perhubungan melengkapi data penerangan jalan umum di seluruh ruas jalan provinsi. Dinas Perhubungan membutuhkan data itu untuk menentukan lokasi prioritas dan mencegah anggaran salah sasaran.
Selain itu, wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Ahmed Reza Fahlevi menyampaikan permintaan itu setelah rapat kerja program prioritas Dinas Perhubungan tahun anggaran 2025 di Balikpapan.
Selain itu, menurut Reza, pemaparan Dinas Perhubungan lebih banyak membahas pembangunan serta rehabilitasi terminal dan pelabuhan. Sementara itu, paparan itu belum menyajikan data kondisi PJU secara rinci.
“Yang disampaikan masih seputar terminal dan pelabuhan. Untuk PJU, datanya belum lengkap dan ini yang kami tunggu,” ujar Reza, Kamis (18/12/2025).
Terkait dprd kaltim, dPRD ingin Dinas Perhubungan menyampaikan jumlah lampu aktif, titik kerusakan, dan kebutuhan penambahan. Dinas Perhubungan harus mencakup ruas jalan provinsi di berbagai kabupaten dan kota dalam pendataannya.
Data PJU Kaltim Menentukan Prioritas Anggaran
Terkait dprd kaltim, selain itu, reza menilai masih banyak ruas jalan provinsi yang minim penerangan. Kondisi itu meningkatkan risiko kecelakaan, khususnya pada malam hari dan jalur tempat kendaraan berat sering melintas.
Selain itu, data yang tidak akurat juga dapat membuat program pembangunan melenceng dari kebutuhan. Pemerintah berisiko memilih lokasi yang kurang mendesak, sedangkan jalur rawan tetap gelap.
Selain itu, komisi III mendorong koordinasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Pembagian kewenangan harus jelas agar program PJU tidak saling tumpang tindih.
“Masih banyak jalan provinsi yang gelap. Kami ingin PJU dibangun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat,” pungkas Reza.
Selain itu, penerangan jalan bukan sekadar fasilitas pelengkap. Lampu membantu pengendara melihat kondisi jalan, persimpangan, pejalan kaki, serta kendaraan lain pada malam hari.
Selain itu, dinas Perhubungan juga perlu menetapkan jadwal pemeriksaan dan perbaikan lampu rusak. Masyarakat membutuhkan saluran pengaduan yang mudah agar petugas segera memasukkan kerusakan ke dalam daftar penanganan.
Melalui transparansi data, publik dapat mengawasi penggunaan anggaran. Pembaca dapat mengikuti perkembangan pembangunan jalan serta fasilitas transportasi melalui rubrik Kalimantan Timur di NIUS.id.
Selain itu, dPRD selanjutnya perlu memastikan pemerintah memakai data itu dalam perencanaan. Tanpa tindak lanjut, permintaan kelengkapan informasi tidak akan memperbaiki kondisi ruas jalan yang gelap.
Laporan Wartawan NIUS.id, Zuajie
