NIUS.id – Penertiban reklame Balikpapan telah mencapai sekitar 70 persen. Pemerintah masih menyasar iklan rokok, papan promosi tanpa izin, serta reklame yang masa izinnya berakhir.
Selain itu, badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan menjalankan penertiban bersama sejumlah instansi. Petugas lebih dahulu menyisir media promosi yang secara jelas melanggar ketentuan.
“Sudah sekitar 70 persen untuk reklame,” ujar Kepala BPPDRD Balikpapan Idham Mustari, Selasa (30/6/2026).
Selain itu, pada tahap awal, petugas memprioritaskan reklame rokok dan papan promosi tanpa izin. Pemerintah menilai kedua kelompok tersebut membutuhkan tindakan lebih cepat.
“Penertiban yang kami lakukan kemarin terutama menyasar reklame rokok dan reklame yang tidak berizin,” katanya.
Izin Kedaluwarsa Jadi Sasaran Berikutnya
Selain itu, meski progres telah mencapai 70 persen, pekerjaan belum selesai. BPPDRD masih menunggu data hasil penyisiran reklame yang masa izinnya telah habis.
Selain itu, instansi pelayanan perizinan memegang data tersebut. BPPDRD akan memakainya sebagai dasar untuk menentukan sasaran penertiban tahap berikutnya.
“Kami sedang meminta data hasil penyisiran reklame yang izinnya sudah habis. Datanya berada di dinas yang menangani perizinan,” tegas Idham.
Selain itu, penertiban tidak hanya bertujuan menata wajah kota. Pemerintah juga ingin memastikan pemilik reklame memenuhi kewajiban pajak daerah dan memperbarui izin sebelum memasang media promosi.
Kepatuhan reklame berkaitan dengan penerimaan daerah. Dalam laporan terpisah, realisasi pajak Balikpapan baru mencapai 46,6 persen, sehingga pemerintah masih perlu memperkuat berbagai sumber pendapatan.
Selain itu, pemilik usaha perlu memeriksa masa berlaku izin dan kewajiban pajak sebelum memasang atau memperpanjang reklame. Langkah itu dapat mencegah pembongkaran sekaligus menjaga kepastian usaha.
Selain itu, petugas akan mencocokkan kondisi reklame di lapangan dengan data izin. Pemeriksaan ini membantu pemerintah menentukan tindakan secara tepat dan menghindari kesalahan penertiban.
“Yang belum sesuai ketentuan akan tetap kami tindaklanjuti berdasarkan data dan hasil koordinasi dengan instansi terkait,” kata Idham.
Selain itu, bPPDRD akan melanjutkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait setelah seluruh data terkumpul. Pemerintah juga meminta pelaku usaha segera menyesuaikan reklame yang belum memenuhi aturan. (Adv Diskominfo Balikpapan)
Selain itu, laporan Wartawan NIUS.id, SR
