NIUS.id – Komisi gabungan menggelar rapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) guna membahas persoalan perizinan tempat hiburan malam.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi B, Rustam dan dihadiri Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Pertemuan tersebut dilakukan, Senin (11/5/2026). untuk membahas berbagai aspek terkait legalitas dan pengawasan operasional tempat hiburan malam, termasuk kepatuhan terhadap aturan perizinan yang berlaku.
Rustam mengatakan bahwa, terkait dengan izin THM di Berbas Pantai supaya masing-masing OPD bisa menyampaikan tugas dan kewenangannya soal proses penerbitan izin usaha, pengawasan aktivitas usaha, hingga penegakan aturan di lapangan.
“Ini sudah kita hadirkan OPD terkait supaya bisa lebih jelas” ucapnya.
Sementara itu, Syahril Ketua Asosiasi THM menyebut utnuk pengurusan izin pihaknya masih terbentur dengan peraturan daerah.
“Kami kan sebenarnya sudah terlebih dahulu hadir jadi bukan kami yang mendatangi fasilitas seperti sekolah dan tempat ibadah,” ucapnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
