NIUS.id – Ketergantungan Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar di tengah menyusutnya transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Dengan APBD yang kini berada di kisaran Rp12 triliun, Pemprov Kaltim dituntut memperkuat kapasitas fiskal untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai penguatan PAD menjadi langkah penting menghadapi perubahan komposisi pendapatan daerah. Dari total APBD sekitar Rp12 triliun, pemerintah provinsi menargetkan PAD mencapai Rp9 triliun, sedangkan sekitar Rp3 triliun lainnya berasal dari transfer pemerintah pusat.
Menurutnya, pendapatan daerah ditopang dua komponen utama, yakni transfer ke daerah, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), serta PAD.
“Pendapatan daerah ditopang oleh dua komponen utama, yakni transfer dari pemerintah pusat, termasuk DBH, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ucapnya.
Ia menegaskan, DBH masih menjadi instrumen penting dalam menjaga kemampuan keuangan Kaltim. Sebagai daerah penghasil sumber daya alam, dana bagi hasil memiliki peran strategis dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Karena itu, DPRD bersama Pemprov Kaltim telah berupaya meminta pemerintah pusat meninjau kembali pengurangan transfer ke daerah melalui penyampaian surat dan komunikasi dengan kementerian terkait. Gubernur Kaltim juga melakukan langkah serupa untuk memperjuangkan pemulihan alokasi anggaran.
Firnadi mengungkapkan, belakangan muncul sinyal kemungkinan penambahan kembali dana transfer ke daerah. Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai besaran tambahan maupun mekanisme pengembaliannya.
Ia berharap sinyal tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan konkret agar kemampuan fiskal daerah berangsur membaik.
“Artinya, alokasi sebelumnya pernah berada pada kondisi yang baik, kemudian mengalami pengurangan, dan kini disebut-sebut akan dipulihkan kembali secara bertahap,” ungkapnya.
Di sisi lain, DPRD Kaltim masih menunggu penjelasan terperinci mengenai arah kebijakan penataan transfer ke daerah yang dilakukan pemerintah pusat, termasuk dasar pengurangan alokasi tersebut.
“Kami masih belum mengetahui secara pasti bentuk penataan yang sedang dilakukan pemerintah pusat, termasuk hal-hal yang menjadi dasar penurunan transfer ke daerah secara bertahap. Untuk saat ini, kami masih menunggu kejelasan kebijakan tersebut,” pungkasnya. (As/Adv)



