ADVERTORIALDPRDKALTIMSamarinda

DPRD Kaltim Minta 11 Jabatan Pimpinan OPD Segera Diisi, Ditarget Rampung Akhir November

×

DPRD Kaltim Minta 11 Jabatan Pimpinan OPD Segera Diisi, Ditarget Rampung Akhir November

Sebarkan artikel ini
DPRD Kaltim Minta 11 Jabatan Pimpinan OPD Segera Diisi, Ditarget Rampung Akhir November
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. Foto/Istimewa

NIUS.id – Sebanyak 11 jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih diisi pelaksana tugas (Plt). DPRD Kaltim mendorong pemerintah provinsi segera menuntaskan pengisian jabatan tersebut agar seluruh perangkat daerah dapat bekerja optimal mulai awal 2027.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengatakan pihaknya telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi terkait untuk meminta percepatan pengisian jabatan pimpinan OPD yang belum memiliki pejabat definitif.

Komisi I, kata dia, telah menyampaikan hal tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Biro Organisasi Pemprov Kaltim.

“Kami di Komisi I sudah melakukan RDP sekitar dua sampai tiga kali. Dalam pertemuan itu, kami meminta pemerintah provinsi melalui BKD, BKPSDM, dan Biro Organisasi agar mempercepat proses pengisian jabatan yang selama ini masih dijalankan Plt,” ucapnya, Minggu (15/11/2026).

Salehuddin menjelaskan, lambatnya pengisian jabatan berkaitan dengan penerapan sistem manajemen talenta. Pemprov Kaltim telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian PAN-RB agar proses tersebut sesuai ketentuan.

Melalui sistem ini, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari rekrutmen, analisis, hingga asesmen kinerja calon pejabat.

Terlebih, Kaltim menjadi salah satu daerah percontohan penerapan manajemen talenta sehingga proses pengisian jabatan membutuhkan waktu lebih panjang..

“Ketika kita menggunakan mekanisme manajemen talenta, ada tahapan yang harus dijalankan. Jadi, pengisian jabatan tidak bisa langsung dilakukan dengan sistem tunjuk, karena harus melalui proses rekrutmen, analisis, asesmen, dan tahapan lainnya,” jelasnya.

Meski demikian, Salehuddin menilai sudah ada perkembangan dalam proses pengisian jabatan tersebut. Sebelumnya, jumlah posisi yang masih diisi Plt mencapai sekitar 16 hingga 18 jabatan. Kini, jumlahnya berkurang menjadi 11 jabatan.

Ia juga menegaskan, berdasarkan hasil komunikasi dan konfirmasi Komisi I dengan Pemprov Kaltim, belum definitifnya sejumlah pimpinan OPD bukan disebabkan upaya penghematan anggaran.

Salehuddin menyebut, pihaknya sebelumnya sempat mempertanyakan kemungkinan status Plt berkaitan dengan kebijakan efisiensi belanja daerah. Namun, pemerintah provinsi menyampaikan bahwa proses tersebut murni mengikuti mekanisme manajemen talenta.

“Kami pernah mempertanyakan apakah kondisi ini ada kaitannya dengan efisiensi anggaran. Namun, dari penjelasan pemerintah provinsi, tidak ada motif seperti itu. Ini murni karena proses pengisian jabatan harus mengikuti mekanisme manajemen talenta,” ungkapnya.

Komisi I berharap seluruh jabatan tersebut dapat terisi sebelum Desember 2026. Salehuddin menargetkan prosesnya rampung pada akhir November agar pejabat definitif memiliki waktu untuk menyesuaikan tugas dan tanggung jawab.

Penyelesaian pengisian jabatan juga dinilai penting agar tidak menghambat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berikutnya.

“Kami berharap paling lambat akhir November ini komposisi pejabat sudah bisa terisi. Jangan sampai prosesnya melewati Desember karena bisa berdampak pada penyesuaian penyusunan RKA dan DPA. Harapannya, Januari 2027 seluruh perangkat daerah sudah bisa bekerja maksimal dengan pimpinan definitif,” pungkasnya.

Sebagai informasi berdasarkan daftar yang dihimpun berikut 11 jabatan pimpinan OPD yang masih bertugas sebagai Plt.

1. Plt Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adbang).

2. Plt Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim).

3. Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

4. Plt Kepala Biro Organisasi.

5. Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

6. Plt Kepala Inspektorat.

7. Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

8. Plt Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS).

9. Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

10. Plt Kepala Dinas Perkebunan (Disbun).

11. Plt Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur. (As/Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *