NIUS.id – Kebijakan penghapusan denda keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang kembali diterapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendapat respons positif dari DPRD Kaltim.
Program tersebut dinilai dapat meningkatkan penerimaan daerah sekaligus memberi kesempatan kepada masyarakat melunasi tunggakan pajak menjelang akhir 2026.
Relaksasi yang berlangsung pada 21 September hingga 22 November 2026 itu memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan untuk membayar tunggakan tanpa dikenakan denda keterlambatan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan kebijakan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim tersebut merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terlebih, program serupa telah dua kali dilaksanakan dengan hasil yang dinilai cukup baik berdasarkan laporan yang diterima Komisi II.
“Relaksasi ini menjadi salah satu upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, apalagi menjelang akhir tahun. Programnya sudah dua kali dilaksanakan dan dari laporan yang masuk ke Komisi II, hasilnya cukup baik,” ujarnya.
Menurutnya, penghapusan denda tidak hanya meringankan beban masyarakat yang menunggak pajak, tetapi juga membuka peluang bagi pemerintah untuk memperoleh penerimaan dari pokok pajak yang sebelumnya belum dibayarkan.
Meski mendukung kebijakan tersebut, Firnadi mengingatkan pemerintah agar tetap memberikan perhatian kepada wajib pajak yang selama ini disiplin membayar tepat waktu.
“Jangan sampai kebijakan keringanan ini justru membuat masyarakat yang selama ini tertib membayar pajak menjadi kurang termotivasi. Mereka tentu bisa bertanya, mengapa yang patuh tidak memperoleh penghargaan?” Ucapnya.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut telah menjadi salah satu pembahasan di Komisi II DPRD Kaltim. Pihaknya ingin memastikan kebijakan relaksasi tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah lebih menguntungkan wajib pajak yang terlambat dibandingkan masyarakat yang taat.
Namun, berdasarkan komunikasi dengan Pemprov Kaltim, pemerintah disebut telah menyiapkan skema penghargaan bagi wajib pajak yang patuh.
“Dari komunikasi yang kami lakukan, pemerintah ternyata juga menyiapkan penghargaan bagi wajib pajak yang taat. Dengan begitu, kebijakan relaksasi dan apresiasi ini bisa berjalan beriringan,” sambungnya.
Firnadi berharap penghapusan denda dan pemberian penghargaan dapat diterapkan secara seimbang. Dengan demikian, penerimaan pajak kendaraan dapat meningkat tanpa mengurangi motivasi masyarakat untuk membayar kewajiban tepat waktu.
Ia juga mendukung berbagai langkah Pemprov Kaltim dalam mengoptimalkan PAD melalui kebijakan yang memberikan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.
Sementara itu, masyarakat yang masih memiliki tunggakan PKB diimbau memanfaatkan kesempatan penghapusan denda sebelum program berakhir pada 22 November 2026. (As/Adv)



