NIUS.id – Pemadaman listrik yang berulang dalam beberapa bulan terakhir di sejumlah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) mulai berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, termasuk operasional pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kondisi ini mendapat sorotan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, yang meminta PT PLN (Persero) lebih terbuka dalam menjelaskan penyebab gangguan kelistrikan tersebut.
Agusriansyah menilai penjelasan PLN yang selama ini mengaitkan pemadaman dengan pemeliharaan mesin pembangkit belum sepenuhnya menjawab persoalan di lapangan. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai penyebab gangguan listrik yang terjadi berulang kali.
“PLN dianggap belum menyampaikan penjelasan secara jelas terkait persoalan teknis di lapangan,” ujarnya.
Ia meminta PLN menyampaikan informasi secara akurat, apakah pemadaman disebabkan gangguan pada unit pembangkit, pemeliharaan insidental, atau persoalan infrastruktur yang membutuhkan perbaikan menyeluruh.
Agusriansyah menjelaskan, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara komprehensif karena sistem kelistrikan yang melayani Samarinda, Balikpapan, dan sejumlah wilayah lain di Kaltim.
Karena sistem yang berkaitan pemadaman di Kaltim hampir terjadi serentak. Atas dasar itu, kondisi yang terjadi mulai dari pasoman daya ataupun kemampuan sistem kelistrikan harus disampaikan ke masyarakat dengan terbuka.
Agusriansyah meminta PLN untuk membuka data riwayat pemadaman, kemampuan daya pembangkit, beban puncak, ketersediaan cadangan daya, serta indikator keandalan jaringan. Keterbukaan data tersebut dapat dijadikan pacuan dalam mengukur permasalahan yang terjadi dan juga upaya penanganannya.
“Keterbukaan informasi dari pihak terkait diperlukan untuk mengetahui apakah pemadaman yang terjadi murni karena perbaikan insidental atau bagian dari perbaikan menyeluruh,” ucapnya.
Selain transparansi, Agusriansyah juga mendorong adanya kompensasi bagi masyarakat yang terdampak pemadaman listrik berulang. Salah satu opsi yang disorot adalah pemotongan tagihan listrik bagi pelanggan pascabayar sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan, dampak pemadaman tidak bisa dianggap sebagai gangguan teknis semata. Sebab, kondisi tersebut telah menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat dan mengganggu keberlangsungan usaha, khususnya UMKM yang sangat bergantung pada pasokan listrik.
Lebih lanjut, Agusriansyah memastikan pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap PLN agar persoalan kelistrikan tersebut segera mendapatkan penyelesaian.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus-menerus menjadi korban dalam persoalan ini,” pungkasnya. (As/Adv)
