NIUS.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kembali jadi sorotan. Kali ini terkait anggaran sewa kendaraan bermotor yang nilainya tak main-main.
Melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Pemkab Kubar mengalokasikan Rp12,9 miliar dalam APBD Tahun Anggaran 2026 untuk sewa mobil jabatan dan operasional.
Angka itu mencuat dari data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Kutai Barat. Paket pengadaan tersebut dijadwalkan masuk tahap pemilihan penyedia pada April 2026, dengan target kontrak pada Juni mendatang.
Adapun masa pemanfaatannya diperkirakan berlangsung selama tujuh bulan.
Besarnya anggaran ini langsung memicu reaksi publik, terutama di media sosial. Tidak sedikit warganet yang mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut, terlebih di tengah narasi efisiensi anggaran yang terus digaungkan pemerintah.
Sorotan makin tajam karena hingga kini belum ada penjelasan rinci dari pihak terkait.
Kepala BKAD Kutai Barat, Petrus, saat dikonfirmasi justru memilih irit bicara. Ia hanya menegaskan bahwa anggaran tersebut belum direalisasikan.
“Belum ada realisasi,” ujarnya singkat.
Alih-alih memberikan penjelasan, Petrus malah mengarahkan konfirmasi ke Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim). Ia menyebut, seluruh informasi terkait pemberitaan harus melalui satu pintu.
“Untuk info pemberitaan satu pintu melalui bagian humas (Prokopim),” katanya. (*/Zk)
