NIUS.id – Belasan pekerja media di Kota Bontang menggelar nonton bareng dan diskusi film dokumenter Pesta Babi pada Kamis (21/5/2026) malam.
Kegiatan yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen Samarinda itu menjadi ruang refleksi bagi para jurnalis untuk membahas keberpihakan media, kebebasan pers, hingga ketimpangan pembangunan di Indonesia, khususnya di Papua.
Kegiatan berlangsung di Kantor Akurasi.id, Jalan HM Ardans, Kelurahan Satimpo, Bontang, dan dipandu anggota AJI Samarinda, Yahya Yabo.
Film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy D Laksono bersama Cypri Dale mengangkat situasi masyarakat adat di Papua Selatan yang terdampak proyek strategis nasional berupa pembukaan hutan seluas 2,5 juta hektare di Kabupaten Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.
Dalam diskusi, para peserta menyoroti bagaimana isu-isu besar seperti konflik Papua, perampasan tanah adat, diskriminasi, kerusakan lingkungan, hingga operasi militer yang telah berlangsung puluhan tahun justru minim mendapat perhatian media arus utama maupun publik luas.
Jurnalis Kaltim Today, Fitri Wahyuningsih, menilai media seharusnya tetap mengangkat isu publik yang penting meskipun tidak selalu menarik perhatian pembaca.
“Film Pesta Babi ini diangkat karena isu di Papua kurang mendapat atensi, padahal ada persoalan besar di sana. Kita sebagai jurnalis memang sering luput atau mungkin tidak sadar diri,” ujarnya dalam diskusi.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi Nius.id, Zuaji, menyoroti masih adanya sikap permisif sebagian media terhadap persoalan konflik warga dan perusahaan di daerah.
Ia mencontohkan dugaan pencemaran lingkungan yang jarang diangkat secara serius karena adanya kepentingan bisnis atau kedekatan dengan pihak perusahaan.
“Kita paham kondisi teman-teman berbeda. Tapi minimal ketika ada yang berani angkat isu, jangan sampai malah diganggu,” katanya.
Wartawan Pranala.co, Fakhrul Razi, juga menyinggung meningkatnya kehati-hatian jurnalis saat menulis isu yang berkaitan dengan program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Menurutnya, situasi tersebut menunjukkan adanya tekanan tersendiri terhadap jurnalisme kritis.
Ia juga melihat kondisi masyarakat lokal yang mulai tersisih akibat dominasi kepentingan perusahaan tidak hanya terjadi di Papua, tetapi mulai tampak di Bontang.
“Orang Papua jadi penonton di tanah sendiri. Di Bontang juga perlahan ada situasi seperti itu ketika masyarakat lokal mulai tergeser,” ujarnya.
Diskusi kemudian berkembang membahas ketimpangan pembangunan di Indonesia. Para peserta menilai pembangunan sering kali berjalan beriringan dengan perampasan ruang hidup masyarakat, kerusakan lingkungan, hingga kekerasan terhadap warga.
Editor Jurnalpijar.com, Qadli, menyebut ketimpangan di Papua menunjukkan negara belum mampu menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh wilayah Indonesia.
“Ketimpangan di Papua itu menunjukkan pemerintah belum pernah benar-benar mengatasi persoalan ini,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Editor-at-large Kitamudamedia.com, Kartika Anwar, yang melihat ironi pembangunan di Papua memiliki kemiripan dengan kondisi di Kalimantan Timur.
Ia menyoroti deforestasi dan berbagai persoalan ekologis akibat eksploitasi sumber daya alam atas nama investasi dan pembangunan.
“Yang terjadi di Papua itu kondisi nyata tentang ironi pembangunan. Di Kaltim juga ada deforestasi dan kejahatan ekologi,” ujarnya.
Redaktur Bekesah.co, Nugrah, turut mengaitkan film tersebut dengan kondisi warga di kawasan Pos 7 Lok Tuan, Bontang, yang terdampak proyek besar di wilayah mereka.
“Kondisinya seperti hidup segan mati tak mau. Karena ada proyek besar, masyarakat malah tergusur atau dibiarkan menghadapi keadaan itu sendiri,” katanya.
Sementara itu, Redaktur Akurasi.id, Fajri, mengaku film tersebut membuatnya mempertanyakan kembali makna pembangunan yang selama ini dipahami masyarakat.
“Dulu kita diajarkan pembangunan itu simbol kemajuan. Tapi film ini membuat kita bertanya, sebenarnya siapa yang menikmati pembangunan itu,” ujarnya.
Di akhir diskusi, wartawan muda Cuitankaltim.com, Arya, menilai akar persoalan ketimpangan pembangunan terletak pada cara negara memandang alam.
“Masyarakat adat menganggap hutan itu teman hidup, tempat makan, dan bertahan hidup. Tapi negara melihatnya sebagai sumber pemasukan,” katanya.
Dalam forum tersebut, para peserta sepakat pentingnya membangun solidaritas antar pekerja media, terutama di tengah meningkatnya tantangan terhadap jurnalisme kritis.
Mereka menilai pekerja media harus saling mendukung ketika menghadapi tekanan, intimidasi, maupun ancaman akibat pemberitaan isu publik yang sensitif. (*/Zk)
