NIUS.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kaltim memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan APBD Kaltim Tahun Anggaran 2026 yang bernilai Rp15,15 triliun. Pandangan umum yang dibacakan oleh anggota DPRD Kaltim, Abdul Rakhman Bolong, menyoroti terutama penurunan pendapatan daerah yang cukup tajam dibandingkan dengan APBD Perubahan 2025.
Dalam nota penjelasan, target pendapatan daerah tahun 2026 tercatat Rp14,25 triliun. Angka ini turun Rp4,89 triliun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp19,14 triliun.
“Gerindra meminta penjelasan pemerintah atas penurunan signifikan tersebut,” ungkap Abdul, Kamis, (11/12/25).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp10,75 triliun, yang bersumber dari pajak daerah Rp9,06 triliun, retribusi Rp1,12 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp432,26 miliar, serta PAD lain-lain yang sah Rp127,39 miliar. Namun, Gerindra mempertanyakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan target PAD yang cukup tinggi tersebut dapat tercapai.
Pendapatan transfer dari pusat juga mengalami koreksi besar, turun hingga 66,39 persen atau Rp6,19 triliun. Fraksi Gerindra meminta penjelasan mendetail mengenai dasar penyesuaian tersebut. Mereka juga menyoroti masih amburnya pengelolaan aset tetap daerah, termasuk aset tanah yang dimanfaatkan pihak ketiga namun tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.
Gerindra mendorong pemerintah untuk melakukan pendataan potensi pajak secara menyeluruh, memperkuat penagihan piutang pajak dan retribusi, serta memperluas layanan pembayaran pajak melalui sistem digital. Pembaruan regulasi, pengawasan distribusi BBM industri, dan optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga termasuk dalam rekomendasi yang disampaikan Fraksi Gerindra. (*)
