ADVERTORIALDPRDKALTIM

Fraksi Golkar Dukung Evaluasi RKPD dan Penguatan Infrastruktur dalam RAPBD Kaltim 2026

×

Fraksi Golkar Dukung Evaluasi RKPD dan Penguatan Infrastruktur dalam RAPBD Kaltim 2026

Sebarkan artikel ini
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud. (Foto: Ist)

NIUS.id – Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperkuat fondasi pembangunan dalam penyusunan Rancangan APBD 2026, sejalan dengan tema RPJMD “Peningkatan Pondasi Pembangunan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas.”

Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, mewakili fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna ke-45 DPRD Kaltim.

Dalam pandangannya, fraksi menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 agar selaras dengan kondisi objektif pendapatan daerah. Penyesuaian ini termasuk mempertimbangkan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2025 yang diprediksi dapat melampaui proyeksi Rp900 miliar, mengingat tren tahun sebelumnya yang selalu mendekati Rp2 triliun.

Golkar juga menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang ramah dan berkelanjutan. Penyederhanaan regulasi, transparansi layanan publik, dan peningkatan keamanan investasi dinilai penting untuk memperkuat sektor unggulan seperti pertambangan, perkebunan, kelautan, hingga manufaktur dan ekonomi hijau.

Dalam aspek belanja, Golkar menegaskan bahwa belanja wajib dan pelayanan dasar tidak boleh dikurangi. Mereka menyoroti bidang pendidikan yang memerlukan keseimbangan antara perluasan akses dan peningkatan kualitas.

“Infrastruktur, terutama jaringan jalan antar desa dan kecamatan yang menjadi kewenangan provinsi, juga didorong untuk menjadi prioritas guna memperkuat konektivitas ekonomi,” ujar Syahariah, Kamis (11/12/25).

Sebagai tindak lanjut, Fraksi Golkar menugaskan anggota mereka di Badan Anggaran DPRD Kaltim untuk mengawal pembahasan RAPBD 2026 secara cermat. Mereka berharap APBD dapat ditetapkan tepat waktu sehingga tahap evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri serta proses pelaksanaan anggaran dapat berjalan lancar, demi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *