ADVERTORIALDPRDKALTIMSamarinda

Nurhadi Saputra Ingatkan Pemerintah Jangan Terus Bebani Masyarakat untuk Tutupi Kekurangan Pajak

×

Nurhadi Saputra Ingatkan Pemerintah Jangan Terus Bebani Masyarakat untuk Tutupi Kekurangan Pajak

Sebarkan artikel ini
Nurhadi Saputra Ingatkan Pemerintah Jangan Terus Bebani Masyarakat untuk Tutupi Kekurangan Pajak
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra. Foto/Istimewa

NIUS.id – Pernyataan Menteri Keuangan terkait kekurangan penerimaan pajak yang mencapai sekitar Rp514 triliun dan ajakan kepada masyarakat untuk membantu mengejar target penerimaan negara menuai perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra, mengingatkan pemerintah agar tidak terus membebani masyarakat melalui kebijakan pajak.

Nurhadi menilai, peningkatan penerimaan pajak memang menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menambah pendapatan negara. Namun, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pemerintah juga perlu mengevaluasi penggunaan anggaran agar pajak yang dibayarkan masyarakat dapat kembali dirasakan melalui pembangunan dan pelayanan publik.

Ia menyebut, selama ini masyarakat sudah menanggung berbagai jenis pajak, tetapi manfaat yang dirasakan dinilai belum sebanding dengan kontribusi yang diberikan.

“Sekarang masyarakat sudah terlalu banyak dibebani pajak. Hampir semua kegiatan ada pajaknya. Tetapi, manfaat yang kembali dirasakan masyarakat justru masih sangat minim,” ujarnya.

Nurhadi juga mempertanyakan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat, khususnya di Kaltim. Menurutnya, besarnya kontribusi masyarakat melalui pajak seharusnya diikuti dengan pembangunan yang nyata dan merata.

Karena itu, ia meminta pemerintah membenahi pengelolaan belanja negara sebelum mendorong masyarakat untuk meningkatkan pembayaran pajak.

Ia turut menyoroti sejumlah program pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Ia mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran untuk program tersebut, mulai dari proses perencanaan hingga manfaat yang diterima masyarakat.

“Sudah tahu kita ini kekurangan uang, kok malah belanja semena-mena. Kalau membutuhkan dana, seharusnya pemerintah juga bisa mencari sumber pemasukan dari BUMN dan mengoptimalkan hasil kekayaan negara kita,” tegasnya.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki sumber daya alam yang berpotensi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pemerintah diminta tidak hanya mengandalkan pajak masyarakat, tetapi juga mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.

Nurhadi mengibaratkan kondisi tersebut seperti orang tua yang menghamburkan uang, tetapi justru meminta anaknya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Harusnya sejahterakan dulu anaknya. Orang tua juga harus ikat pinggang kencang-kencang. Jangan sampai masyarakat terus diminta bekerja keras dan membayar pajak, sementara pemerintah tidak melakukan evaluasi terhadap pengeluarannya,” pungkasnya. (As/Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *