NIUS.id – Wacana pelarangan vape atau rokok elektrik secara menyeluruh dinilai perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap tenaga kerja di Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya, sektor usaha vape diperkirakan melibatkan sekitar 1.400 pekerja yang tersebar di kurang lebih 400 toko.
Pemerintah diminta menyiapkan langkah antisipasi agar kebijakan yang bertujuan melindungi kesehatan masyarakat tidak mengabaikan keberlangsungan pekerjaan dan penghasilan para pekerja.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai perkiraan jumlah pekerja tersebut perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, apabila pemerintah pusat benar-benar menerapkan kebijakan pelarangan secara menyeluruh, dampaknya terhadap tenaga kerja dan keluarga yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut harus diperhitungkan sejak awal.
“Perkiraan 1.400 pekerja di sektor vape ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai kebijakan pelarangan justru menimbulkan persoalan baru bagi tenaga kerja dan keluarga yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.”
Ia mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim bersama asosiasi terkait melakukan verifikasi terhadap jumlah pekerja, persebaran usaha di setiap kabupaten/kota, hingga status hubungan kerja mereka.
Menurut Firnadi, pendataan tersebut penting sebagai dasar pemerintah dalam menyiapkan langkah peralihan pekerjaan apabila kebijakan pelarangan benar-benar diberlakukan.
“Kami mendorong Disnakertrans bersama asosiasi untuk melakukan pendataan secara menyeluruh, mulai dari jumlah pekerja, sebaran usaha, hingga status pekerjaan mereka. Data ini penting agar pemerintah memiliki langkah antisipasi yang tepat.”
Firnadi menegaskan, perlindungan kesehatan masyarakat tetap harus menjadi pertimbangan utama. Namun, dampak kebijakan terhadap penghasilan pekerja dan keluarga mereka juga perlu dihitung serta ditangani melalui langkah yang terencana.
Karena itu, ia berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek pengaturan usaha, tetapi juga menyiapkan skema perlindungan tenaga kerja agar perubahan kebijakan tidak menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi baru.
“Jangan sampai kebijakan dibuat tanpa memperhitungkan nasib pekerja. Kesehatan masyarakat harus dilindungi, tetapi keberlangsungan penghidupan masyarakat yang terdampak juga harus menjadi perhatian pemerintah.” pungkasnya. (As/Adv)
