NIUS.id – SPMB Balikpapan 2026 berlangsung secara daring dan tanpa pungutan biaya. Pemerintah Kota Balikpapan meminta orang tua mengikuti jalur resmi serta menghindari pihak yang menjanjikan kelulusan di luar prosedur.
Selain itu, tahapan Sistem Penerimaan Murid Baru tahun ajaran 2026/2027 berjalan sejak 15 Juni hingga 13 Juli 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengawasi proses pendaftaran dan seleksi.
“Kami berkomitmen mengawal pelaksanaan penerimaan siswa baru agar sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, Kamis (18/6/2026).
Selain itu, sistem daring memberi akses informasi sekaligus ruang bagi masyarakat untuk memantau hasil seleksi. Pemkot menyatakan seluruh calon murid memperoleh kesempatan yang sama.
“SPMB ini tidak dipungut biaya dan menjamin proses penerimaan murid baru berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik titip-menitip,” tegas Bagus.
Pemkot Larang Gratifikasi dan Intervensi
Selain itu, seluruh tahapan seleksi menggunakan sistem digital. Pemerintah menilai mekanisme itu dapat mempersempit ruang intervensi dan memudahkan masyarakat memeriksa hasil.
“Kami tidak mentoleransi praktik gratifikasi atau intervensi dalam bentuk apa pun,” katanya.
Selain itu, bagus mengingatkan orang tua agar tidak mempercayai calo atau pihak yang menawarkan jalur khusus. Masyarakat perlu memakai kanal resmi sekolah dan Disdikbud untuk memperoleh informasi.
“Sistem penerimaan yang transparan dan berbasis digital dapat menciptakan proses seleksi yang bersih,” terangnya.
Selain itu, orang tua perlu menyiapkan dokumen dan mengikuti jadwal setiap tahap. Kesalahan data atau keterlambatan pendaftaran dapat menghambat proses seleksi calon murid. Karena itu, keluarga sebaiknya memeriksa kembali data sebelum mengirim formulir.
Setelah penerimaan selesai, Pemkot juga mendukung Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah di Balikpapan dengan memberi kelonggaran kepada ASN pria.
Selain itu, sPMB Balikpapan 2026 menjadi bagian dari digitalisasi layanan pendidikan. Namun, pemerintah perlu memastikan masyarakat mudah mengakses sistem yang stabil selama masa penerimaan. Dengan demikian, layanan digital dapat menjangkau setiap pendaftar secara setara.
Selain itu, masyarakat dapat melaporkan dugaan pungutan, titip-menitip, atau intervensi kepada instansi pendidikan terkait. Laporan yang jelas membantu pemerintah menindaklanjuti pelanggaran dan menjaga kepercayaan publik. (Adv Diskominfo Balikpapan)
Laporan Wartawan NIUS.id, SR
