NIUS.id – Rencana pelaksanaan Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun 2026 menuai keberatan dari salah seorang pengurus, Andi Fadli. Ia menyoroti ketidakjelasan tahapan penjaringan calon ketua dan mendesak agar agenda tersebut dibatalkan serta ditata ulang.
Bersama Aliansi Muda Mudi Kutai Kartanegara, Andi Fadli berencana menggelar aksi demonstrasi damai pada Rabu (18/11/2026). Aksi dijadwalkan berlangsung di Pendopo Bupati Kutai Kartanegara mulai pukul 09.00 WITA.
Andi Fadli menilai keterbukaan informasi dalam proses menuju Temu Karya 2026 masih menjadi persoalan, terutama terkait jadwal dan mekanisme pendaftaran calon ketua.
Menurutnya, ketidakjelasan tersebut berpotensi menghambat hak partisipasi kader serta menimbulkan keraguan terhadap independensi panitia pelaksana.
“Temu Karya adalah forum tertinggi organisasi yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan transparansi. Ketika jadwal pendaftaran calon ketua saja tidak jelas dasar penetapan dan sosialisasinya, maka keabsahan serta integritas prosesnya patut dipertanyakan,” tegas Andi Fadli dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).
Dalam aksi tersebut, Andi Fadli bersama Aliansi Muda Mudi Kutai Kartanegara membawa dua tuntutan utama.
Pertama, mereka meminta panitia pelaksana memberikan klarifikasi resmi mengenai jadwal pembukaan pendaftaran calon ketua. Penjelasan itu diharapkan mencakup dasar penetapan jadwal, waktu dan media pengumuman, mekanisme sosialisasi, persyaratan pencalonan, serta jaminan kesempatan yang setara bagi seluruh kader.
Mereka juga mendesak agar dokumen dan keputusan yang menjadi dasar pelaksanaan setiap tahapan dipublikasikan sehingga dapat diketahui dan diawasi secara terbuka.
Kedua, mereka mendesak pembatalan pelaksanaan Temu Karya 2026 dan meminta seluruh tahapan ditata ulang sesuai aturan organisasi. Andi Fadli menilai persoalan keterbukaan informasi dan kesetaraan akses pencalonan perlu diselesaikan sebelum forum pemilihan dilaksanakan.
“Memaksakan agenda tanpa klarifikasi yang memadai hanya akan memperdalam sengketa internal dan merusak kepercayaan peserta. Panitia harus mengutamakan integritas proses, bukan sekadar mengejar formalitas terlaksananya kegiatan,” lanjutnya.
Andi Fadli memastikan aksi penyampaian pendapat tersebut akan berlangsung tertib, damai, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pihaknya juga mengaku telah melayangkan surat pemberitahuan resmi kepada Kepolisian Resor Kutai Kartanegara sebagai bagian dari upaya memastikan keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, belum terdapat penjelasan dari panitia pelaksana mengenai persoalan tahapan yang dipersoalkan. Klarifikasi panitia diperlukan agar masyarakat dan kader organisasi memperoleh gambaran utuh mengenai proses penyelenggaraan Temu Karya Karang Taruna Kukar 2026. (*/Zk)



