NIUS.id – Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang untuk segera mengoptimalkan sistem digital dalam pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah.
Menurutnya, digitalisasi menjadi langkah penting untuk menekan potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) yang masih mungkin terjadi apabila sistem pengelolaan dilakukan secara manual.
“Sekarang dunia sudah ada dalam genggaman. Transaksi digital sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).
Ia mencontohkan kebiasaan generasi muda yang kini lebih sering menggunakan pembayaran non-tunai dibandingkan membawa uang tunai. Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa pemerintah juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.
Politisi Golkar ini berharap seluruh layanan yang berkaitan dengan PAD dapat terintegrasi melalui aplikasi atau sistem digital yang transparan dan mudah diawasi. Dengan demikian, setiap transaksi dapat tercatat dengan baik dan meminimalkan potensi kehilangan pendapatan.
Ia menilai capaian pendapatan yang tinggi belum tentu mencerminkan kondisi ideal apabila masih terdapat celah kebocoran dalam proses pengelolaannya. Karena itu, evaluasi tidak hanya berfokus pada persentase capaian, tetapi juga pada efektivitas sistem yang digunakan.
“Kalau sistemnya sudah digital, pengawasan akan lebih mudah dan potensi kehilangan pendapatan bisa ditekan,” katanya.
Rustam juga menyoroti karakter masyarakat Bontang yang cenderung tidak terlalu mempermasalahkan nominal kecil dalam transaksi. Menurutnya, kondisi tersebut justru menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk menerapkan sistem pembayaran digital yang mampu mencatat setiap transaksi secara akurat.
“Harapannya, transformasi digital dapat menjadi prioritas seluruh OPD guna meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah di masa mendatang,” tandasnya.
Laporan Wartawan Nius.id, Lia Abdullah
