NIUS.id – Rahmad Mas’ud kembali memimpin Golkar Balikpapan untuk periode 2026–2031. Musda XI DPD II Partai Golkar Balikpapan menetapkannya sebagai ketua dalam forum yang berlangsung Kamis (26/2/2026).
Musda tersebut dihadiri jajaran DPD I Golkar Kalimantan Timur, kader, dan para senior partai. Agenda itu sekaligus menjadi ruang evaluasi serta konsolidasi menjelang dinamika politik berikutnya.
Rahmad menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Ia menilai kenaikan jumlah kursi pada Pemilu 2024 menjadi modal penting untuk memperkuat organisasi.
“Alhamdulillah, pada Pemilu 2024 kemarin kursi kita di Balikpapan naik dari 11 menjadi 16 kursi,” ucap Rahmad.
Namun, ia mengakui partai masih perlu memperbaiki distribusi suara. Evaluasi akan mencakup perolehan di tingkat kota, provinsi, hingga DPR RI.
“Masih ada suara yang belum terdistribusi optimal. Ini jadi evaluasi kita agar ke depan, baik di tingkat kota, provinsi, maupun DPR RI, suara Golkar bisa lebih maksimal,” ujarnya.
Rahmad Mas’ud Siapkan Konsolidasi Golkar Balikpapan
Ketua DPD I Golkar Kaltim, Rudy Mas’ud, menyebut Musda bukan sekadar agenda rutin. Menurutnya, partai perlu memperkuat gagasan, inovasi, dan pengabdian selain mengejar kekuatan elektoral.
“Musda ini bukan hanya agenda rutin, tetapi momentum untuk meneguhkan komitmen bahwa Golkar harus menjadi kekuatan utama pembangunan,” kata Rudy.
Ia juga menyoroti posisi Balikpapan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara. Kota tersebut memegang peran strategis pada sektor logistik, jasa, dan sumber daya manusia.
“Balikpapan memiliki peran sentral dalam transformasi ekonomi Nusantara. Karena itu, Golkar Balikpapan harus tampil terdepan,” tegasnya.
Setelah Musda, pengurus Golkar Balikpapan diminta segera melakukan konsolidasi. Langkah itu mendukung target Golkar Kaltim meraih 50 persen suara.
Rahmad juga menargetkan perolehan suara lebih dari 50 persen di Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan. Untuk mencapainya, ia ingin seluruh kader bekerja aktif di tengah masyarakat.
Selanjutnya, kepengurusan baru perlu menyusun agenda kerja, memperkuat kaderisasi, dan menjaga etika politik. Kinerja organisasi akan terlihat dari kemampuan kader mendengar persoalan serta menawarkan solusi kepada masyarakat.
Pengurus akan menilai capaian itu secara berkala.
Laporan Wartawan NIUS.id, Zuajie
