NIUS.id – Pemerintah Kota Bontang mulai mengarahkan kebijakan pendidikan ke peningkatan kualitas layanan, seiring rencana kenaikan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada 2027 mendatang.
Selain itu, rencana tersebut disampaikan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, saat menghadiri Dialog Pendidikan yang digelar PGRI Bontang di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu (20/5/2026).
Selain itu, menurutnya, kenaikan BOSDA tidak hanya ditujukan untuk menambah anggaran, tetapi juga memastikan dampak nyata terhadap kualitas sekolah, baik dari sisi fasilitas maupun kinerja tenaga pendidik.
“Kami ingin setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas sekolah, terutama pada fasilitas dasar dan kenyamanan belajar siswa,” ujarnya.
Selain itu, ia menyebut, BOSDA tingkat SMP yang saat ini berada di kisaran Rp1 juta per siswa direncanakan meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp1,2 juta, bahkan berpotensi menyentuh Rp1,4 juta per siswa, baik untuk sekolah negeri maupun swasta.
Selain itu, seiring dengan itu, Pemkot juga akan memperkuat sistem pengawasan melalui kontrak kinerja kepala sekolah agar penggunaan anggaran lebih terarah dan terukur.
“Dengan anggaran yang lebih besar, tentu harus diikuti tanggung jawab yang lebih kuat dari pihak sekolah dalam mengelola dan meningkatkan mutu layanan pendidikan,” tambahnya.
Selain itu, selain peningkatan anggaran, Pemkot Bontang juga tengah menyusun langkah strategis untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik. Saat ini, kebutuhan guru di Bontang mencapai ratusan orang, seiring banyaknya tenaga pengajar yang memasuki masa pensiun.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kota tengah mengkaji pemanfaatan BOSDA sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi guru pengganti, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
“Kami sedang merumuskan skema yang memungkinkan pembiayaan guru pengganti tetap sesuai aturan, sekaligus memastikan mereka mendapatkan kesejahteraan yang layak,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah kota menargetkan guru pengganti nantinya dapat menerima insentif yang setara dengan Upah Minimum Kota (UMK) Bontang sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
“Harapannya, peningkatan anggaran pendidikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu mendorong perbaikan mutu pendidikan secara menyeluruh,” tandasnya.
Laporan Wartawan NIUS.id, Lia Abdullah
